Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kasus Sadap Terungkap, Ical Syamsudin: Kontra Intelijen Prabowo Berjalan
Hukum
23 jam yang lalu
Kasus Sadap Terungkap, Ical Syamsudin: Kontra Intelijen Prabowo Berjalan
2
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
Hukum
19 jam yang lalu
Jika Presiden Diduga Disadap Ilegal, SGY Pertanyakan Perlindungan Privasi Rakyat
3
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
Umum
20 jam yang lalu
Mantan Presiden SBY Soroti Penyadapan Prabowo Subianto, Tiga Jenderal Polisi Resmi Ditahan
4
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
Olympic
16 jam yang lalu
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
5
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
Metropolitan
16 jam yang lalu
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
6
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
14 jam yang lalu
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
Home  /  Berita  /  Badminton

Kerap Rekayasa Lapkeu, Komisi VI DPR Minta BPK Audit Semua BUMN

Kerap Rekayasa Lapkeu, Komisi VI DPR Minta BPK Audit Semua BUMN
Ilustrasi: Ist.
Rabu, 15 Januari 2020 16:13 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Mohammad Toha, geram dengan perilaku sejumlah BUMN yang kerap merekayasa laporan keuangannya (window dressing).

"Perilaku BUMN yang memoles laporan keuangan itu bikin jengkel. Laporan keuangan saja dimanipulasi berarti kan ada yang tidak beres dengan perusahaan itu," kata Toha, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pernyataan Toha ini menyikapi pengakuan Menteri BUMN, Erick Thohir yang mengungkapkan modus sejumlah BUMN yang merekayasa laporan keuangannya agar tidak diketahui merugi.

Selain Erick, BPK juga menemukan fakta terjadinya pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan PT Jiwasyara, dan PT Asabri. Perilaku manipulasi laporan keuangan juga pernah dilakukan PT Garuda Indonesia.

Menurut Toha, BPK harus mengaudit semua laporan BUMN. Dalam skla prioritas, BPK harus mengaudit semua BUMN jasa keuangan.

"BUMN di bidang jasa keuangan menjadi prioritas karena jangan sampai kasus Jiwasraya dan Asabri terjadi di perusahaan lainnya," papar Politisi PKB ini.

Toha pun mengingatkan Menteri BUMN untuk benar-benar mengawasi perusahaan plat merah agar tidak ada lagi yang berani menyusun laporan keuangan yang sudah dimodifikasi.

"Pengawasan oleh Kementerian BUMN juga menjadi penting agar kasus sama tidak terulang. Bagaimana mungkin Kementerian BUMN bisa ditipu dengan laporan keuangan yang sudah direkayasa. Kan aneh," pungkas Toha.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Badminton, Ekonomi, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww