Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
Lingkungan
15 jam yang lalu
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
2
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
6 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
3
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
Ekonomi
12 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
Ekonomi
12 jam yang lalu
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
6
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kerap Rekayasa Lapkeu, Komisi VI DPR Minta BPK Audit Semua BUMN

Kerap Rekayasa Lapkeu, Komisi VI DPR Minta BPK Audit Semua BUMN
Ilustrasi: Ist.
Rabu, 15 Januari 2020 16:13 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Mohammad Toha, geram dengan perilaku sejumlah BUMN yang kerap merekayasa laporan keuangannya (window dressing).

"Perilaku BUMN yang memoles laporan keuangan itu bikin jengkel. Laporan keuangan saja dimanipulasi berarti kan ada yang tidak beres dengan perusahaan itu," kata Toha, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pernyataan Toha ini menyikapi pengakuan Menteri BUMN, Erick Thohir yang mengungkapkan modus sejumlah BUMN yang merekayasa laporan keuangannya agar tidak diketahui merugi.

Selain Erick, BPK juga menemukan fakta terjadinya pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan PT Jiwasyara, dan PT Asabri. Perilaku manipulasi laporan keuangan juga pernah dilakukan PT Garuda Indonesia.

Menurut Toha, BPK harus mengaudit semua laporan BUMN. Dalam skla prioritas, BPK harus mengaudit semua BUMN jasa keuangan.

"BUMN di bidang jasa keuangan menjadi prioritas karena jangan sampai kasus Jiwasraya dan Asabri terjadi di perusahaan lainnya," papar Politisi PKB ini.

Toha pun mengingatkan Menteri BUMN untuk benar-benar mengawasi perusahaan plat merah agar tidak ada lagi yang berani menyusun laporan keuangan yang sudah dimodifikasi.

"Pengawasan oleh Kementerian BUMN juga menjadi penting agar kasus sama tidak terulang. Bagaimana mungkin Kementerian BUMN bisa ditipu dengan laporan keuangan yang sudah direkayasa. Kan aneh," pungkas Toha.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Ekonomi, Politik, DKI Jakarta

wwwwww