Terima Masukan dari Gubernur Riau, Syarief Hasan: MPR Akan Berhati-hati Putuskan Masalah Haluan Negara

PEKANBARU - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengakhiri kegiatan hari pertama kunjungannya ke Provinsi Riau, dengan acara ramah tamah dengan Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Wakil Gubernur Brigjen (purn) TNI Edi Natar Nasution.

Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Gubernur Riau, Senin (24/2) malam. Ikut hadir pada acara tersebut Plt asisten II Provinsi Riau Elly Wardhani, serta Ketua DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar.

Saat pertemuan tersebut, Syarief Hasan banyak mendapat masukan dari Gubernur Riau, terkait wacana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya menyangkut pentingnya haluan negara. Karena itu, Wakil Ketua MPR menyampaikan terima kasih karena sudah mendapatkan perspektif lain terkait haluan negara.

"Saya mendapat informasi yang berbeda. Sebuah antitesa, dari alasan yang selama ini berkembang dan membuat kita berfikir tentang haluan negara. Seolah-olah, ketiadaan GBHN diawal reformasi, membuat pembangunan kita tidak berkesinambungan dan tidak sinkron antara pusat dan daerah. Sehingga kita merasa membutuhkan haluan negara," kata Syarief Hasan.

Sesuai pengalaman Gubernur Riau, kata Syarief Hasan hilangnya GBHN, ternyata sudah bisa digantikan oleh rancangan pembangunan jangka Panjang, menengah dan pendek (RPJPN, RPJMN dan RPJPN).

Bahkan, untuk menjamin sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah, sudah banyak dibuat peraruran perundangan. Tidak itu saja, untuk memastikan rancangan pembangunan daerah, sesuai dengan pusat, kementerian dalam negeri melakukan pengecekan langsung ke daerah.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan, bahwa pembangunan di daerah sesuai dengan pembangunan yang ditetapkan di tingkat pusat. Karena itu, Syarief Hasan sepakat agar MPR berhati-hati sebelum memutus masalah haluan negara, termasuk persoalan payung hukumnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, sistem perencanaan pembangunan yang saat sekarang digunakan sangatlah baik. Demikian baiknya, acapkali ada daerah yang mengalami peningkatan ekonomi lebih besar dibanding pusat.

Karena itu, Syamsuar berpendapat rencana pembangunan dalam bentuk RPJMN dan RPJPN patut dipertahankan.

"Ketakutan antara pusat dan daerah tidak ada sinkronisasi program pembangunan tidak benar. Kami di daerah senantiasa mengikuti program pembangunan yang dicanangkan dari pusat. Demikian pula Kabupaten Kota juga harus mengikuti program pembangunan pemerintah provinsi," kata Syamsuar.

Kesesuaian program pembangunan antara pusat dan daerah, menurut Syamsuar sudah diatur secara detail oleh perundang-undangan. Karena itu, tidak ada ruang bagi pemerintah daerah, untuk tidak mengikuti program pembangunan pemerintah di atasnya.***