Ketua RW 07 Klender, Bambang Widyatmoko mengungkapkan, normalisasi saluran air dengan cara sodetan atau apapun demi memperlancar aliran air, telah diusulkan setiap tahun, tapi mandek.
"Dari info yang saya dapat dari RW-RW sebelum saya, trmsk info dr RW 15, sejak jaman Fauzi Bowo, Jokowi, hingga Ahok, setiap tahun sudah diusulkan," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima GoNews.co pada Sabtu (29/2/2020).
Tahun 2018, kata Bambang, dirinya juga sudah sempat berdialog langsung dengan Walikota Jakarta Timur dalam gelaran Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kelurahan, "pada waktu itu Pak Wali sudah memberikan sinyal dan janji akan menindak lanjuti laporan ini,".
"Tapi kenyataannya, hal tersebut tidak pernah terealisasi hingga sekarang. Hal ini terus saya kejar," tegas Bambang.
Lalu pada Januari 2020, tutur Bambang, dirinya bersurat kepada Walikota Jakarta Timur, menyampaikan permasalahan banjir awal tahun yang meluas di sebagian besar wilayah RW 07, sebagian RW 05, 06, 15. Surat tersebut, ikut ditandatangani ke 3 RW yang lain.
Februari 2020, minggu lalu, kata Bambang, dirinya kembali hadir dalam Musrenbang. Kali ini tingkat Kecamatan dan dipimpin langsung oleh Walikota.
Pada sesi tanya jawab, kisah Bambang, RW 07 mendapat kesempatan pertama, "lalu secara tegas saya sampaikan perihal surat dan janji Pak Wali pada 2018 berkenaan dengan masalah banjir di RW 07 dan saya sampaikan hal ini (pembangunan sodetan) harus menjadi prioritas dan hrs segera dieksekusi,".
"Lalu Pak Wali perintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti surat dan laporan tersebut," kata Bambang.
Hingga pada Jumat (21/02/2020), staf khusus dari Walikota, datang meninjau RW 07 dan menanyakan perihal sodetan. Berlanjut, staf Walikota kembali meninjau saat banjir masih menggenangi wilayah itu.
Selain mendesak pihak Kota, kata Bambang, dirinya juga terus bomunikasi dengan Lurah, Camat, dan Dinas Tata Air (sekarang Dinas SDA), namun hanya upaya pengerukan yang bisa dikerjakan, "karena apabila berkaitan dengan sodetan harus melibatkan instansi-instansi lain seperti PLN, PDAM, PGN, PT. KAI, dan PT. JIEP (kawasan industri pulo gadung),".
"Rupanya hal ini yang menjadi hambatan dan tidak mudah untuk segera dieksekusi," kata Bambang.***
