Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
Hukum
13 jam yang lalu
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
2
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
15 jam yang lalu
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
3
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
11 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
4
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
11 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
5
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
KOI
14 jam yang lalu
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
6
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Hukum
12 jam yang lalu
‎Adi Kurnia Setiadi: Bongkar Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Aspirasi Mandek Tahunan, RW 7 Klender Desak Pemerintah Bangun Sodetan atasi Banjir

Aspirasi Mandek Tahunan, RW 7 Klender Desak Pemerintah Bangun Sodetan atasi Banjir
Gambar: Tangkapan layar video kondisi banjir di depan Ciplaz Klender, yang diunggah @benuaakbari pada Selasa (25/2/2020) di media sosial twitter.
Sabtu, 29 Februari 2020 16:43 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Warga RW 7, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, meminta pemerintah kota Jakarta Timur untuk segera membangun sodetan guna mengatasi banjir di wilayahnya. Kondisi banjir yang terjadi di tahun 2020, disebut sudah sangat mendesak penanganan serius.

Ketua RW 07 Klender, Bambang Widyatmoko mengungkapkan, normalisasi saluran air dengan cara sodetan atau apapun demi memperlancar aliran air, telah diusulkan setiap tahun, tapi mandek.

"Dari info yang saya dapat dari RW-RW sebelum saya, trmsk info dr RW 15, sejak jaman Fauzi Bowo, Jokowi, hingga Ahok, setiap tahun sudah diusulkan," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima GoNews.co pada Sabtu (29/2/2020).

Tahun 2018, kata Bambang, dirinya juga sudah sempat berdialog langsung dengan Walikota Jakarta Timur dalam gelaran Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kelurahan, "pada waktu itu Pak Wali sudah memberikan sinyal dan janji akan menindak lanjuti laporan ini,".

"Tapi kenyataannya, hal tersebut tidak pernah terealisasi hingga sekarang. Hal ini terus saya kejar," tegas Bambang.

Lalu pada Januari 2020, tutur Bambang, dirinya bersurat kepada Walikota Jakarta Timur, menyampaikan permasalahan banjir awal tahun yang meluas di sebagian besar wilayah RW 07, sebagian RW 05, 06, 15. Surat tersebut, ikut ditandatangani ke 3 RW yang lain.

Februari 2020, minggu lalu, kata Bambang, dirinya kembali hadir dalam Musrenbang. Kali ini tingkat Kecamatan dan dipimpin langsung oleh Walikota.

Pada sesi tanya jawab, kisah Bambang, RW 07 mendapat kesempatan pertama, "lalu secara tegas saya sampaikan perihal surat dan janji Pak Wali pada 2018 berkenaan dengan masalah banjir di RW 07 dan saya sampaikan hal ini (pembangunan sodetan) harus menjadi prioritas dan hrs segera dieksekusi,".

"Lalu Pak Wali perintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti surat dan laporan tersebut," kata Bambang.

Hingga pada Jumat (21/02/2020), staf khusus dari Walikota, datang meninjau RW 07 dan menanyakan perihal sodetan. Berlanjut, staf Walikota kembali meninjau saat banjir masih menggenangi wilayah itu.

Selain mendesak pihak Kota, kata Bambang, dirinya juga terus bomunikasi dengan Lurah, Camat, dan Dinas Tata Air (sekarang Dinas SDA), namun hanya upaya pengerukan yang bisa dikerjakan, "karena apabila berkaitan dengan sodetan harus melibatkan instansi-instansi lain seperti PLN, PDAM, PGN, PT. KAI, dan PT. JIEP (kawasan industri pulo gadung),".

"Rupanya hal ini yang menjadi hambatan dan tidak mudah untuk segera dieksekusi," kata Bambang.***

wwwwww