Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di 'Kota Hujan'
MPR RI
7 jam yang lalu
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di Kota Hujan
2
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
6 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
3
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
20 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
4
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
MPR RI
4 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
5
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Politik
7 jam yang lalu
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
6
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Ekonomi
7 jam yang lalu
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

50 Anggota Fraksi PKS Tak Akan Hadiri Rapid Test DPR

50 Anggota Fraksi PKS Tak Akan Hadiri Rapid Test DPR
Selasa, 24 Maret 2020 15:49 WIB
JAKARTA - PKS tegas menolak rapid test yang akan digelar DPR kepada seluruh anggota dewan dan keluarga untuk mengantisipasi virus corona. Jubir PKS Pipin Sopian mengatakan, apabila DPR tetap mengadakan rapid test, 50 anggota fraksi PKS tetap tidak akan mengikuti tes tersebut.

"Jika tetap dilaksanakan, (sebanyak) 50 anggota Fraksi PKS beserta keluarga tidak akan hadir dalam rapid test," kata Pipin saat dihubungi, Selasa (24/3).

Pipin menuturkan pimpinan fraksi PKS telah menyampaikan sikap terhadap pimpinan DPR. Namun, ia tak menjelaskan respons pimpinan DPR usai mendengarkan pernyataan Fraksi PKS.

"Pimpinan Fraksi PKS sudah menyampaikan langsung permohonan pembatalan rapid test untuk DPR dan keluarga," tutur dia.

Dia berharap agar alat rapid test bagi anggota DPR dapat diberikan kepada tenaga medis yang melakukan penanganan langsung terhadap pasien virus corona.

"Kami ingin prioritas rapid test bagi tim medis beserta keluarganya, ODP dan PDP beserta keluarga dan lingkungan yang berinteraksi dengan mereka," tutur dia.

Selain itu, Pipin mengungkapkan saat ini fraksi PKS tengah membahas rencana pemotongan gaji bagi kadernya untuk disumbangkan bagi penanganan virus corona. Rencananya, pemotongan gaji akan dialokasikan untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

"Anggota Fraksi PKS akan fokus menyumbangkan gajinya untuk beli APD tim medis. Saya belum tahu pastinya, besarannya sedang dibahas," tutup dia.

Pelaksanaan rapid test bagi 575 anggota dewan dan kelurga akan diadakan oleh Kesetjenan DPR pada Jumat (27/3). Diperkirakan sebanyak 2 ribu orang lebih akan mengikuti tes.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Kumparan.com
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww