Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
15 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
17 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
3
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
22 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
4
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
Hukum
23 jam yang lalu
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
5
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
20 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
6
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
Peristiwa
18 jam yang lalu
Detik-detik Jenazah PDP Corona di Sumsel Jatuh Saat akan Dikuburkan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Fraksi PKS DPR: Sikap Santai Pemerintah Menyebabkan Bertambahnya Korban Covid-19

Fraksi PKS DPR: Sikap Santai Pemerintah Menyebabkan Bertambahnya Korban Covid-19
Selasa, 31 Maret 2020 13:10 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Semakin hari pasien positif terinfeksi virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Diketahui pada hari ini (Senin, 30 Maret 2020), sudah 1.414 orang yang terjangkit virus asal Wuhan, China tersebut dengan angka kematian sebanyak 122 orang, dan 75 orang yang dinyatakan sembuh setelah dilakukan dua kali pengecekan dan hasilnya negatif.

Berita burukya, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, case fatality rate atau angka kematian rata-rata di Indonesia sangat tinggi di Asia, dan menempati urutan kedua setelah Italia.

"Rasio kematian akibat corona di Indonesia saat ini adalah 8,8 persen. Bisa dikatakan angka ini adalah dua kali lipat rasio kematian secara global yakni 4,65 persen," sebutnya.

Sayangnya, lanjut Habib Aboebakar sapaan Anggota Komisi III DPR RI itu, pemerintah sedari awal terlihat sangat santai mengatasi corona, bahkan dengan nada optimis dibilang virus ini tidak akan masuk Indonesia, dibilang pula akan sembuh sendiri, dan dibilang lagi tidak perlu pakai masker.

"Yang akhirnya, sikap santuy (santai) ini menimbulkan kebijakan yang amburadul, misalkan pemerintah lebih memilih membiayai buzzer dari pada mensupport tenaga medis, akibatnya 9 dokter meninggal dan 62 positif corona," katanya.

Bahkan menurut penialaian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, pemerintah justru lebih memilih memberikan diskon pesawat dari pada melakukan lockdown, akibatnya penyebaran Covid-19 saat ini lebih masif. Sehingga sekarang, pemerintah mulai kewalahan, karena ribuan orang dari Jakarta mudik ke kampung.

"Sebagai anggota DPR yang memiliki hak budgeting, saya makin terhenyak ketika pemerintah mau membuka rekening donasi untuk menangani wabah corona ini. Langkah ini seolah menunjukkan bahwa kas negara lagi kosong. Padahal disisi lain, masih ada yang ngotot membangun Ibukota baru. Tentunya ini dapat menurunkan marwah kita sebagai parlemen, seolah kita tidak bisa menjalankan fungsi kita dalam hal budgeting," ucapnya.

Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, menurut Habib Aboebakar, seolah nyawa rakyat dinomorduakan, karena penerintah lebih mementing proyek infrastruktur di Ibukota baru. Untuk itu, dirinya meminta DPR RI harus merespons ini dengan baik, jangan sampai rakyat melihat negara dikelola secara amatiran.

"Filsuf Yunani, Kuno Cicero menyampaikan 'Salus Populi Suprema Lex Esto' yang artinya Hukum Tertinggi adalah Keselamatan Rakyat. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi kita, bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia," tegas dia.

Habib Aboebakar juga mengatakan, secara kelembagaan DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam penanganan wabah Covid-19. DPR, lanjut dia, harus memerankan law as tool as social enginering, harus menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat sebagai lini terdepan melawan corona.

"Adalah salah ketika kita menempatkan para medis sebagai lini terdepan dalam penanganan wabah ini. Karena mereka seharusnya berada pada lini paling belakang. Lini terdepan bukan tindakan medis, lini terdepan untuk melawan corona adalah pencegahan, disini adalah peran negara, disini ada peran pemerintah," tegas Ketua DPP PKS Korda Kalimantan itu mengingatkan.

Habib Aboebakar juga mengatakan bahwa sebagai parlemen sudah semestinya membantu pemerintah untuk penangangan pandemi Covid-19, salah satunya menyisir anggaran yang kurang urgent untuk dialokasikan guna penanganan wabah corona ini.

"Kita dukung pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan wabah Covid-19 ini. Selain itu, kita dorong pemerintah untuk segera melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, sehingga penanganan Covid 19 akan lebih sistematis dan terstruktur. Kita juga perlu mengingatkan pemerintah bahwa menangani wabah ini bukan seperti lari sprinter, namun seperti lari maraton yang membutuhkan nafas panjang," pungkasnya.***


wwwwww