Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
Sepakbola
21 jam yang lalu
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
2
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Non Olympic
20 jam yang lalu
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
3
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
Kemenpora
22 jam yang lalu
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
4
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Sepakbola
18 jam yang lalu
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
5
Nyawa Atlet Di Ujung Bantingan (Edisi I)
Non Olympic
20 jam yang lalu
Nyawa Atlet Di Ujung Bantingan (Edisi I)
6
Ambisi Madura United FC Putus Tren Positif PSM Makassar
Sepakbola
18 jam yang lalu
Ambisi Madura United FC Putus Tren Positif PSM Makassar
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Bamsoet Desak Pemerintah Realisasikan Pembebasan dan Diskon Pembayaran Listrik

Bamsoet Desak Pemerintah Realisasikan Pembebasan dan Diskon Pembayaran Listrik
Ilustrasi. (Net)
Rabu, 01 April 2020 17:42 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendesak pemerintah agar segera merealisasikan rencana pembebasan pembayaran tarif listrik bagi pelanggan 50 VA dan diskon tarif 50 % bagi pelanggan listrik 900 VA selama tiga bulan kedepan.

Hal itu diungkapkan Bamsoet, merespon pidato Presiden Jokowi dalam konfrensi pers penangan Covid-19 di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020) kemarin.

"Kamai sangat mendukung kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Karena langkah ini kami anggap sangat tepat sasaran untuk meringankan beban rakyat kurang mampu, pekerja tidak tetap dan yang berpenghasilan pas-pasan," ujar Bamsoet, Rabu (1/4/2020).

Untuk itu, Ia mendorong Pemerintah Pusat memastikan kebijakan menggratiskan tarif listrik golongan 450 volt dan memberikan diskon 50% untuk golongan 900 Volt, dapat tercapai dan tepat sasaran.

"Pemerintah harus memberikan penjelasan skema keringanan tarif listrik tersebut kepada masyarakat khusus yang menggunakan Token Listrik, ini mengacu pada bahasan di Remote Desktop Protocol/RDP dan basis konsumsi perbulannya," tukasnya.

Selain itu kata Dia, Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi rakyat yang kurang mampu untuk mendapatkan kebutuhan pangan dan sembako selama kewajiban untuk berdiam diri dirumah.

"Pemerintah wajib dan harus konsisten dengan kebijakan yang diambil, dan tagihan listrik tersebut nantinya jangan sampai diakumulasikan jika situasi sudah pulih dari ancaman penyebaran virus Covid-19," pungkasnya.***

wwwwww