Abdul Hakim Pantau Kebijakan Fiskal Daerah Terkait Covid-19

LAMPUNG - Anggota DPD RI Dapil Lampung KH. Ir. Abdul Hakim, MM berdiskusi bersama Pemerintah Propinsi Lampung terkait kebijakan fiskal daerah dalam penanganan Covid-19 di ruang Sekretaris Daerah Propinsi, Kamis (02/04).

Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Taufik Hidayat, Kepala Biro Perekonomian Elvira, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Minhairin, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Fredy.

Abdul Hakim mengatakan, saat ini dirinya sedang dalam masa tugas pemantauan kebijakan fiskal daerah, dana transfer dan perimbangan daerah, serta volatilitas harga ditengah pandemi Covid-19.

"Tentu dengan kebijakan pemerintah daerah ini kita berharap, ada prediksi anggaran untuk mengatasi pandemi ini, terutama untuk masyarakat terdampak dan tenaga medis yang perlu mendapat perhatian," ujar Abdul Hakim.

Abdul Hakim mengatakan akan terus mendukung Gugus Tugas Covid-19 berjalan optimal, masyarakat mendapat perhatian.

"Mari bersatu padu dan berkolaborasi menuntaskan pandemi ini, karena ini adalah masalah kemanusiaan, semoga Lampung dapat melalui musibah ini dengan baik" lanjutnya.

Sementara itu, Fahrizal menjelaskan, beberapa kebijakan yang diambil pemerintah daerah. "Kebijakannya mengurangi belanja yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan ceremonial dll, antisipasi persiapan pemberian jaminan sosial (social safety nets) sudah dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha APINDO dan dinas tenaga kerja agar tepat sasaran, melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok."

"Selain itu Gubernur juga langsung menjadi ketua gugus tugas penanganan Covid-19, membentuk posko terpadu bersama TNI-Polri, menyediakan pemakaman khusus di kota baru untuk covid-19," ujarnya.

Fahrizal juga meminta dukungan DPD RI agar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian kepada pemerintah daerah khususnya tidak ada pemotongan dana transfer ke daerah, serta petunjuk teknis terkait program pemerintah seperti penyaluran jaminan sosial dan relaksasi kredit agar tepat sasaran.***