Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
14 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
12 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
12 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
4
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Peristiwa
19 jam yang lalu
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
5
1.385 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Ini Rinciannya
Kesehatan
24 jam yang lalu
1.385 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Ini Rinciannya
6
Syarief Hasan: Perkuat Sistem Keamanan Laut Indonesia
Politik
20 jam yang lalu
Syarief Hasan: Perkuat Sistem Keamanan Laut Indonesia
Home  /  Berita  /  DPR RI

DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Ciptaker

DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Ciptaker
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani. (Foto: Zul/GoNews.co)
Kamis, 23 April 2020 17:26 WIB
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan akan meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, lantaran menunggu masukan dari masyarakat.

"Menjelang Idul Fitri, kami akan minta pada Baleg untuk fokus pada klaster-klaster yang bisa disesuaikan dalam masa yang singkat ini," kata Puan di Media Center DPR RI, Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka dalam keterangannya, Selasa (14/4/2020) lalu, merekomendasikan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Omnibus Law Ciptaker.

"Sehingga jelas duduk persoalan bahwa RUU yang dikehendaki adalah RUU Kemudahan Investasi dan Perizinan," ungkap Politisi PDIP itu.

RUU Omnibus Law Ciptaker adalah undang-undang yang akan meringkas 1.244 pasal dari 79 undang-undang. RUU ini merupakan usulan Presiden Jokowi untuk menarik investasi asing.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww