Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
Ekonomi
22 jam yang lalu
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
2
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
Olahraga
16 jam yang lalu
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
3
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
Olahraga
18 jam yang lalu
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
4
Tim Catur Indonesia Patok Target Lolos ke Divisi Utama
Olahraga
18 jam yang lalu
Tim Catur Indonesia Patok Target Lolos ke Divisi Utama
5
Jelang Sidang Tahunan, MPR Gelar Rapid Test untuk Jurnalis
Politik
15 jam yang lalu
Jelang Sidang Tahunan, MPR Gelar Rapid Test untuk Jurnalis
6
Pendiri Arema Bilang Arema FC Klub Rakyat
Sepakbola
16 jam yang lalu
Pendiri Arema Bilang Arema FC Klub Rakyat
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kemenaker Bilang 'Maaf Kami Tak Bisa Menolak 500 TKA China ke Sultra'

Kemenaker Bilang Maaf Kami Tak Bisa Menolak 500 TKA China ke Sultra
Ilustrasi.
Kamis, 30 April 2020 22:33 WIB
JAKARTA - Kabar datangnya 500 TKA asal China di Sulawesi Tenggara pada 22 April kini tengah dikritik sejumlah pihak.

Bukan hanya kritik soal nasib banyaknya WNI yang butuh pekerjaan, tapi juga penyebaran virus corona di Indonesia kini belum selesai.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membenarkan telah menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 TKA China tersebut. RPTKA diajukan pada 1 April oleh dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

"Betul terkait persetujuan penggunaan TKA untuk kedua perusahaan tersebut. Mengacu pada Pemen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya, secara legalitas Kemnaker tak bisa menolak permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh perusahaan pengguna," ungkap Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Aris Wahyudi, seperti dilansir GoNews.co dari kumparan, Kamis (30/4/2020).

"Karena dari sisi hukum atau peraturan penggunaan TKA semuanya terpenuhi, termasuk penggunaan TKA pada masa pandemik Covid-19, terutama Pemen Hukum dan HAM No 11 Tahun 2020, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f," imbuhnya.

Terkait dengan potensi penyebaran virus corona, Kemenaker telah menyurati kedua perusahaan pada 15 April. Isinya adalah, kedua perusahaan diwajibkan berkoordinasi dengan stakeholders setempat untuk memitigasi dan memastikan calon TKA asal China tak terpapar corona.

Kemenaker juga meminta kedua perusahaan mengutamakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja lokal serta warga sekitar. Selain itu, kedua perusahaan juga diminta memastikan aktivitas tetap berjalan sehingga tidak ada PHK terhadap tenaga kerja lokal.

"Perlu kami tambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan persetujuan atau pengesahan RPTKA dari kedua perusahaan di lapangan harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan dan masyarakat setempat dan sekaligus mencegah pembangunan aktivitas perusahaan tetap dapat berjalan sehingga kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja lokal dapat dihindarkan," tulis Aris dalam surat Kemenaker tertanggal 15 April.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:KUMPARAN.COM
Kategori:Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Pemerintahan, Peristiwa, Umum

wwwwww