Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
Kesehatan
20 jam yang lalu
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
2
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
Peristiwa
22 jam yang lalu
Sekelompok Orang Serang Peserta Doa Pernikahan di Kediaman Assegaf bin Jufri, 3 Warga Terluka
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
15 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
15 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
5
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
3 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
6
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
3 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
Home  /  Berita  /  Politik

Meski Luhut dan Menaker Sudah Oke, 'Langkahi' Dulu Gubernur dan Ketua DPRD Jika 500 TKA Mau Masuk Sultra

Meski Luhut dan Menaker Sudah Oke, Langkahi Dulu Gubernur dan Ketua DPRD Jika 500 TKA Mau Masuk Sultra
Jum'at, 01 Mei 2020 16:23 WIB
JAKARTA - Sulawesi Tenggara lagi-lagi jadi perhatian di tengan pandemi Covid-19. Masalahnya sama, soal rencana kedatangan Tenaga Kerja Asing atau TKA asal China. Padahal beberapa bulan lalu, ada 49 TKA asal China juga masuk ke Sulawesi Tenggara.

Kini lebih besar yakni 500 TKA China rencana akan datang ke Provinsi Sulawesi Tenggara di Konawe Selatan. Tidak butuh waktu lama, warga Sultra langsung protes. Bahkan sepertinya 500 TKA China itu harus 'langkahi' Ketua DPRD Sultra dulu kalau mau masuk, meski Luhut dan Ida Fauzi sudah izinkan.

Di tengah wabah Corona, dimana pemerintah menerapkan PSBB termasuk transportasi, justru mau menerima TKA datang. Rencana kedatangan 500 TKA China ini untuk dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Dua Menteri Jokowi langsung jadi bulan-bulanan. Kedunya yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Jokowi malah lagi-lagi dinilai terlalu ''lembek'' oleh Komisi IX DPR RI jika berhadapan dengan investor asing asal China. Dilansir dari Kompas.com, berikut 5 fakta menarik terkait keresahan masyarakat dengan rencana kedatangan 500 orang TKA China, berikut ulasannya.

1. Tidak datang dalam waktu dekat

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi menjelaskan, Rencana Penggunaan 500 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia masih tertunda kedatangannya.

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Dengan demikian, dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan dalam waktu dekat ini. "Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus punya visa, Imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris, Kamis (30/4/2020).

Dia memastikan bahwa hadirnya 500 TKA China tersebut akan datang kala pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi. "Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.

2. Pihak Luhut angkat bicara

Rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari Gubernur dan DPRD setempat. Lantaran terkait dengan investasi, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menanggapi rencana kedatangan para TKA China itu.

Ia mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA China itu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China), selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi, Kamis (30/4/2020).

Ia mengatakan, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab, ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut.

3. Peringatan DPR ke pemerintah

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay merasa heran dengan rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak inferior di hadapan para investor asal China yang mempekerjakan TKA asal Negeri Tirai Bambu itu di Indonesia.

"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya, Kamis (30/4/2020).

Padahal, kata dia, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara resah dengan rencana kedatangan TKA asal China tersebut di tengah pandemi virus Corona (covid-19) "Ini mengingat penyebaran covid-19 di Indonesia belum mereda. Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan. Orang yang positif Corona semakin banyak. Yang meninggal juga semakin banyak," kata dia.

4. Ketua DPRD Sultra siap pimpin aksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara ( Sultra) menganggap rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) akan berpotensi menambah gejolak di masyarakat di tengah pandemi Corona. "49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk," kata Wakil DPRD Sultra Herry Asiku dari Fraksi Partai Golkar.

Sementara itu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan, rencana pemerintah tersebut dinilai tidak tepat pada saat pandemi Corona.

Dirinya bahkan berjanji akan turun ke jalan jika kebijakan tersebut dipaksakan pemerintah. "Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.

Sementara itu, Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan. "Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan, lalu TKA didatangkan dari luar. Ini tentunya sedih sekali," katanya.

DPRD Sultra juga sepakat mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal.

5. Gubernur Sultra tegas menolak

Gubernur Sultra Ali Mazi juga menegaskan tidak sepakat atas rencana mendatangkan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra. Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi covid-19.

"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi.

Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA China,” ungkap Ali Mazi di rumah jabatan gubernur awal pekan ini.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Kompas.com
Kategori:Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Peristiwa

wwwwww