MKD soal Video Najwa Shihab

JAKARTA - Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menanggapi video Najwa Shihab terkait peran DPR dalam penanggulangan Pandemi Corona/Covid-19. DPR dinilai Najwa tak menjadikan penanggulangan pandemi sebagai agenda prioritas.

Kepada wartawan, Senin (4/5/2020), Saleh menyatakan, Najwa harus tahu bahwa seluruh anggota DPR tidak tinggal diam dalam menghadapi Corona. "Setahu saya, semuanya berkontribusi,".

"Fraksi-fraksi memotong gaji anggotanya untuk disumbangkan ke masyarakat lewat partai. Selain itu, masing-masing anggota juga berbuat dan berbagi dengan masyarakat," kata Saleh.

Wakil ketua fraksi PAN DPR RI ini menegaskan, DPR tetap menjadikan masalah covid-19 sebagai prioritas. Semua komisi dan alat kelengkapan dewan berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Aktivitas rapat selalu dilakukan..

"Jika yang hadir dinilai sedikit, itu karena memang tuntutan kebjakan PSBB. Tetapi, kehadiran rapat virtual selalu melebihi batas quorum yang ditetapkan," kata Saleh..

"Di tempat saya, di komisi IX," lanjut Saleh, semua perhatian tertuju pada Covid-19. "Kita membahas semua masalah yang ada. Masker, APD, handsanitizer, alkes, kesehatan tenaga medis, faskes, PHK, PMI, pengangguran, dan banyak lagi. Silahkan ditanya kepada semua mitra kami,".

"Apa itu masih dianggap tidak menjadikan covid-19 sebagai prioritas?" tandas Saleh.

Seperti diketahui, dalam video yang beredar, wartawan senior Najwa Shihab juga menyoroti soal pembahasan RUU kontroversial di tengah pandemi. RUU Ciptaker, salah satu yang disebut Najwa.

Khusus mengenai pembahasan RUU Ciptaker, Saleh menegaskan bahwa jejak daring dirinya akan membuktikan bahwa Ia termasuk penimbang serius suara rakyat.

"Kenapa Najwa tidak menggugat pemerintah? Bukankah kalau mau singkat, pemerintah yang mencabut dan meminta penundaan pembahasan? Kenapa malah DPR yang disalahkan? Padahal, belum tentu semua fraksi akan menyetujuinya," kata Saleh.***