Pembenahan Data Penerima Bansos jadi PR Besar

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Nurhasan Zaidi menegaskan pentingnya membenahi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kata Nurhasan, "PR terbesar saat ini adalah bagaimana aparat di daerah hingga struktur terkecil, mulai merapikan DTKS,".

Tapi pembenahan data juga tak boleh mengesampingkan pentingnya pendistribuan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat di tengah pandemi Corona/Vovid-19.

"Permasalahan keruwetan data menjadi suatu yang krusial di lapangan, ini diakui oleh Pak Menteri," kata Nurhasan dalam laporan yang diterima GoNews.co, Sabtu (9/5/2020).

Sebelumnya, Nurhasan mengikuti rapat virtual dengan Menteri Sosial dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membahas Evaluasi Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Penanggulangan Covid-19 pada Rabu (6/5/2020).

Menanggapi pernyataan Menteri Sosial Juliari P. Batubara terkait tsunami bansos dari sejumlah kementerian, lembaga swasta, dan pemerintah daerah kepada masyarakat yang membuat aparat kewalahan, Nurhasan mengungkapkan pentingnya mencegah bansos menjadi musibah baru.

"Dana Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial Covid-19 bukan jumlah yang kecil, apalagi ditambah bantuan dari pemda, lembaga sosial dan swasta. InsyaAllah akan cukup untuk membantu penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat secara baik. Syaratnya adalah koordinasi yang efektif antar pihak dan data yang akurat, ini kuncinya," lanjutnya.

Dalam rapat, Menteri Sosial mengungkap perkiraan meningkatnya angka kemiskinan sebesar 12,37 persen atau bertambah 8,5 juta orang pasca pandemi Corona/Covid-19 ini.

"Kita cukup prihatin bahwa saat ini atau bahkan mungkin kedepannya angka kemiskinan terus akan bertambah, sedang skema jaring pengaman sosial untuk Covid-19 hanya disiapkan untuk masa 3 bulan danbelum ada prediksi yang akurat sampai kapan kondisi ini akan berakhir," ungkapnya.

Sekedar pengingat, data penerima Bansos memang jadi salah satu sebab munculnya potensi kerugian negara sebagaimana terungkap dalam temuan BPK.

"Ada 20 juta lebih tanpa NIK, tapi menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Di sinilah letak permasalahannya," kata Anggota BPK, Achsanul Qosasi dalam pemberitaan GoNews.co sebelumnya.***