Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
Politik
19 jam yang lalu
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
2
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
Peristiwa
18 jam yang lalu
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
3
Istri Polisi Sekap dan Aniaya Bidan dalam Poskesdes, Korban Harus Dirawat di Rumah Sakit
Peristiwa
19 jam yang lalu
Istri Polisi Sekap dan Aniaya Bidan dalam Poskesdes, Korban Harus Dirawat di Rumah Sakit
4
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
9 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
5
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
7 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
6
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Home  /  Berita  /  Politik

DPR Minta Kemenag Tetapkan Batas Waktu Maksimal Penetapan Ibadah Haji 2020

DPR Minta Kemenag Tetapkan Batas Waktu Maksimal Penetapan Ibadah Haji 2020
Senin, 11 Mei 2020 15:36 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan batas waktu maksimal penetapan ibadah haji 2020.

Hal ini dilakukan sambil menuggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi terkait kepastian keberangkatan jamaah haji akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga tidak meimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.

"Sampai saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi tentang kepastian ibadah Haji tahun 2020. Untuk itu Kemenag harus menetapkan batas waktunya berdasarkan kemampuan yang dimiliki, jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama," papar politisi Partai Golkar ini saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi beserta jajaran secara virtual, Senin (11/5/2020).

Idah menyampaikan, kebutuhan akomodasi jemaah dalam menjalankan ibadah Haji tahun ini harus terjaga. Sehingga jika Pemerintah Arab Saudi mengizinkan pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia sudah siap.

"Kebutuhan akomodasi jangan sampai ada yang terlewat, karena kita sedang menunggu kepastian. Apabila tahun ini diperbolehkan berangkat, maka Pemerintah kita sudah siap dan sigap," pesan politisi dapil Gorontalo itu.

Ia juga mengingatkan Kemenag untuk mempersiapkan skenario terburuk apabila ibadah Haji tahun 2020 dibatalkan, di antaranya dengan mengembalikan uang jemaah yang sudah membayar lunas BPIH sebesar 50 persen dan tetap mengutamakannya dalam ibadah Haji tahun depan.

"Berdasarkan hasil rapat dengan Dirjen PHU Kemenag, dapat disimpulkan apabila ibadah Haji dibatalkan, maka calon jemaah yang sudah melunasi BPIH dapat menarik setengahnya dan berhak diprioritaskan pada tahun setelahnya," pungkasnya.***


wwwwww