Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
Internasional
19 jam yang lalu
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
2
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
16 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
3
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
Umum
13 jam yang lalu
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
4
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
Kesehatan
18 jam yang lalu
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
5
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras 'e-Learning'
Pendidikan
10 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras e-Learning
6
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Kesehatan
20 jam yang lalu
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Sengkarut Penerima Bansos, DPRD Wonosobo Desak BPS Benahi Data Warga Miskin

Sengkarut Penerima Bansos, DPRD Wonosobo Desak BPS Benahi Data Warga Miskin
Kamis, 14 Mei 2020 03:01 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
WONOSOBO - Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro mendesak BPS segera membenahi data warga miskin.

Demikian diungkapkan Suwondo merespon soal sengkarut data penerima bantuan dari Kementerian Sosial kepada warga miskin yang terdampak Pandemi Covid-19.

"Akibat dari data yang amburadul, masyarakat di berbagai daerah bergejolak memprotes penyaluran bantuan yang dianggap tidak merata dan tidak adil," ujarnya, Rabu (13/5/2020).

Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang mengadu baik secara langsung maupun melalui media sosial terkait pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

"Banyak warga yang meminta keadilan, karena merasa berhak mendapatkan bantuan itu. Sementara tidak sedikit juga warga yang tak berhak justru mendapat bantuan," sesalnya.

Atas aduan masyarakat tersebut, Politisi muda PKB itu, meminta agar perangkat desa meakukan pengecekan pencairan bantuan untuk tahap selanjutnya, guna mengurangi kecemburuan sosial yang bisa mengarah terjadinya konflik sosial.

"Saya menyadari beban berat yang dirasakan para Kepala Desa, Perangkat Desa sampai pengurus RW dan RT, karena mereka yang bersinggungan langsung dengan masyarakat bawah. Bahkan terkadang mereka menjadi sasaran tuduhan warga dan dianggap berlaku tidak adil," urainya.

Padahal kata Dia, perangkat desa sejatinya mengeluhkan data kemiskinan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

"Mereka sudah mengusulkan perbaikan data kemiskinan tapi yang muncul tetap saja berbeda. Bahkan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat sebagai penerima bantuan sosial, ini kan keterlaluan," tukasnya.

"Sekali lagi, saya minta BPS dalam skala lokal maupun dalam secara nasional serius melalukan pembenahan data kemiskinan. Jangan sampai terulang lagi data 2011 lalu masih digunakan sebagai acuan pemberian bansos. Akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat," tandasnya.

Terakhir, dirinya juga menyoroti soal besaran bantuan yang berbeda-beda. Ia meminta, agar Kepala Desa bersama perangkat memastikan bantuan sosial bisa lebih merata.

"Dalam situasi sulit seperti ini tidak boleh ada dobel-dobel bantuan. Kemudian yang sudah dapat dari Kemensos, alangkah baiknya tidak terima yang dari Provinsi maupun Kabupaten," pungkasnya. ***


wwwwww