Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
MPR RI
21 jam yang lalu
Syarief Hasan Ajak Masyarakat Teladani Dua Prajurit TNI AL yang Relakan Gaji dan THR untuk Beli Sembako
2
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
Politik
12 jam yang lalu
Mahfuz: Gelora Indonesia Partai Terbuka dan Kekuatan Politik Baru
3
Sepasang PNS Bukan Suami-Istri Pingsan Tanpa Busana dalam Mobil di Pinggir Jalan
Peristiwa
23 jam yang lalu
Sepasang PNS Bukan Suami-Istri Pingsan Tanpa Busana dalam Mobil di Pinggir Jalan
4
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
Peristiwa
12 jam yang lalu
Sepasang PNS yang Pingsan Bugil dalam Kijang Innova Ternyata Pejabat Dinas Pendidikan
5
New Normal, Era Dunia Konstruksi di Revolusi Industri 5.0
Pemerintahan
22 jam yang lalu
New Normal, Era Dunia Konstruksi di Revolusi Industri 5.0
6
Protokol Olahraga New Normal Covid 19, Fokuskan Latihan Olahraga Perorangan
GoNews Group
23 jam yang lalu
Protokol Olahraga New Normal Covid 19, Fokuskan Latihan Olahraga Perorangan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Mufida Minta Pelonggaran PSBB Diterapkan Bertahap dan Dievaluasi Cepat

Mufida Minta Pelonggaran PSBB Diterapkan Bertahap dan Dievaluasi Cepat
Ilustrasi padatnya pasar sementara pelonggaran PSBB belum diterapkan. (Foto: Dok. Kecamatan Tanah Abang)
Senin, 18 Mei 2020 22:01 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan agar rencana pemerintah melakukan pelonggaran PSBB harus didahului dengan sosialisasi edukatif pada masyarakat.

"Sosialisasi dan edukasi ini sangat penting agar pelonggaran ini tidak disalah artikan oleh masyarakat dengan euforia kebebasan, dan secara bebas keluar atau menjalani kehidupan seperti sebelum pandemi tanpa menghiraukan potensi penyebaran yang masih sangat mungkin terjadi," kata Mufida kepada wartawan, Senin (18/5/2020).

Mufida juga meminta agar pelonggaran dilakuan secara bertahap dan diikuti evaluasi. Pada tahap pertama misalnya, pelonggaran bisa dilakukan pada kelompok usia produktif 17-44 tahun dengan kondisi fisik yang sehat agar bisa beraktivitas ekonomi. "Sehingga anak-anak maupun usia sekolah tidak bebas berada di luar,".

Evaluasi yang dimaksud Mufida, setidaknya dilakukan setelah 2 pekan pertama pelonggaran PSBB diterapkan.

"Jika ternyata pelonggaran ini justru memberi dampak negatif, maka pemerintah harus berani menarik kembali kebijakan pelonggaran ini," tandas Mufida.

Sebelumnya, Presiden RI menegaskan pelonggaran PSBB belum ditetapkan oleh pemerintah. Itu, kata Presiden Jokowi, "baru sebatas rencana yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, DPR RI, Nasional, DKI Jakarta

wwwwww