Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
Politik
21 jam yang lalu
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
2
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
Politik
22 jam yang lalu
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
3
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
Politik
22 jam yang lalu
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
4
Indonesia dalam Adangan Bencana, Srikandi NasDem: "Setiap Elemen Masyarakat dapat Berperan dalam Penanggulangan"
DPR RI
14 jam yang lalu
Indonesia dalam Adangan Bencana, Srikandi NasDem: Setiap Elemen Masyarakat dapat Berperan dalam Penanggulangan
5
Soal Calon Ketum PB PASI, Teguh Rahardjo: Itu Wewenang Pemilik Suara
Olahraga
7 jam yang lalu
Soal Calon Ketum PB PASI, Teguh Rahardjo: Itu Wewenang Pemilik Suara
6
Mendagri Beri Masukan Calon Kapolri soal Penegakan Hukum yang Tegas
Nasional
13 jam yang lalu
Mendagri Beri Masukan Calon Kapolri soal Penegakan Hukum yang Tegas
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Bikin Dua Web Covid-19, PWI Anggap Pemda Bengkalis Mubazir

Bikin Dua Web Covid-19, PWI Anggap Pemda Bengkalis Mubazir
Jum'at, 22 Mei 2020 18:18 WIB
PEKANBARU - Bukannya berfokus memberikan informasi akurat dalam pencegahan virus corona, Pemerintah Bengkalis justru membuat dua website COVID-19 berisikan hal yang mirip terkait data perkembangan kasus itu setiap harinya.

Ketua PWI Kabupaten Bengkalis Alfisnardo mengatakan, seharusnya pemerintah daerah tidak perlu membuang-buang anggaran sampai harus membuat dua website hanya untuk menyajikan data update Coronadi daerah itu. Seharusnya, hanya dengan satu website saja sudah cukup.

"Ini malah mubazir sampai dua website, satu website tim Gugus satu lagi website buatan Diskominfotik Bengkalis. Sementara di daerah lain tim gugus per daerah hanya satu. Kita lihat seperti provinsi hanya memiliki satu website resmi untuk update data," tegas Alfisnardo saat dihubungi, Kamis.

Menurutnya, dengan dua website masyarakat menjadi bingung untuk mempercayai data yang akan dipakai sebagai acuan resmi penanganan Covid pemerintah Bengkalis. Sebagai contoh dua website pemerintah Bengkalis ini memiliki data yang berbeda dalam update terakhir mereka per tanggal 20 Mei 2020.

Website tim gugus yang beralamatkan https://covid19-bengkaliskab.com/index.php, data ODP terakhir Bengkalis yang selesai pemantauan sebanyak 6027. Sementara data dari website https://corona.bengkaliskab.go.id/web/link/data yang dibesut Diskominfotik Bengkalis jumlah ODP selesai pematauan sebanyak 6026 ada selisih satu orang.

Menurut Alfis, dengan dibuatnya dua website dengan fungsi yang sama, sama saja dengan membuang anggaran penanganan Covid. Dengan kondisi pandemi saat ini, seharusnya yang dilakukan adalah menghemat anggaran.

Untuk pembuatan satu website saja biasanya bisa memakan anggaran Rp10 juta hingga Rp20 juta. Sementara dibuat dua website namun fungsinya sama, tentu ini buang buang anggaran.

"Ini yang namanya mubazir. Kalau butuhnya satu, kita buat satu, tidak perlu sampai dua seperti ini," tambahnya heran.

Ketua PWI Bengkalis juga meminta tim gugus harus selalu update data perkembangan Corona Bengkalis sehingga masyarakat tidak bingung.

"Jangan sampai website yang sudah dibuat ini hanya sebatas sebagai pajangan saja," ungkapnya.

Selain masalah website yang dinilai Mubazir, Ketua PWI juga menyayangkan sikap dari tim gugus percepatan penanganan Covid-19 Bengkalis yang terkesan enggan melibatkan media masa dalam sosialisasi pelaksanaan PSBB di Bengkalis. Padahal aturan melibatkan media masa dalam sosialisasi suda ada diatur dalam Perbup nomor 39 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di Kabupeten Bengkalis.

"Yang nama media masa ini yang memiliki badan hukum dan ada wartawannya di daerah kabupaten Bengkalis dan bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya sejak awal dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi," terang Ketua PWI Bengkalis.

Namun sampai saat ini malah media masa yang ada baik cetak maupun elektronik tidak dilibatkan sama sekali. Selama ini media hanya disuguhi data, media seolah-olah sebagai corong humas Covid-19 Bengkalis.

"Kita hanya disuguhi berita rilis begitu saja. Pola kerja wartawan tentu tidak seperti itu, seharusnya wartawan diundang jumpa pers sehingga angle berita yang disajikan bisa berkembang dan wartawan juga bisa menyampaikan kritik yang membangun kepada pemerintah setempat," tambah Alfis.

Ketua PWI Bengkalis juga meminta Pemerintah Bengkalis melalui Diskominfotik untuk meninjau kembali Perbup pelaksanaan PSBB tersebut, dimana pasal melibatkan media masa yang ada yang betul-betul dijalankan. (rls)

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, GoNews Group, Riau
wwwwww