Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
18 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
22 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
Peristiwa
22 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
4
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
22 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
5
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Politik
22 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
6
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
22 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Home  /  Berita  /  MPR RI

Berbeda Karakater, MPR Ingin Setiap Daerah Diberi Kewenangan Khusus Tangani Covid-19

Berbeda Karakater, MPR Ingin Setiap Daerah Diberi Kewenangan Khusus Tangani Covid-19
Kamis, 28 Mei 2020 22:20 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, kondisi ketidakpastian yang dihadapi di masa wabah Covid-19 harus direspon dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena menurut Politisi NasDem ini, tidak ada satu pun model penanganan pandemi virus corona yang bisa persis diaplikasikan di setiap daerah. "Karena itu saya sepakat bila setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik tantangannya masing-masing,” kata Rerie sapaan akrab Lestari dalam diskusi online bertema Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia, Kamis (28/5).

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah harus didukung pemerintah pusat. Sebab, tata kelola yang komprehensif, lanjutnya, membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sebagai narasumber dalam diskusi itu pun berbagi pengalaman dalam menangani wabah Covid-19 di wilayahnya. Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, dengan jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan besaran anggaran hanya 1 persen dari Korea Selatan, membutuhkan kesabaran dan kreativitas dalam pengendalian Covid-19 di wilayahnya.

Sejauh ini, imbuhnya, pihaknya melakukan lima nilai kepemimpinan yang dilakukannya di Jawa Barat dalam melakukan pengendalian COVID-19.

"Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melakukan test COVID-19, kami sudah melakukannya," ujar dia.

Nilai berikutnya adalah transparan dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara ilmiah, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan dan kolaboratif atau bekerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sejumlah langkah pengendalian Covid-19.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Luthfi Mutty, sebagai salah satu narasumber dalam diskusi itu berpendapat, wabah Covid-19 dalam perspektif pemerintahan menyadarkan bahwa ada masalah dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, masalah tersebut karena pemerintah belum mampu menjalankan sejumlah fungsi manajemen antara lain fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan baik. Akibatnya, tambahnya, produk kebijakan yang dihasilkan baik pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah malah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, Mohammad Subuh, mengungkapkan dalam pengendalian Covid-19 di tanah air upaya yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Distrust yang terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan COVID-19 saat ini, harus dijawab dengan langkah dan tindakan yang jelas," tandasnya.

Diskusi yang digagas Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik ini dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfy Asyyaukanie.***


wwwwww