Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
Peristiwa
14 jam yang lalu
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
2
'Papuan Lives Matter' jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
Umum
16 jam yang lalu
Papuan Lives Matter jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
3
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
DPR RI
15 jam yang lalu
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
4
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
5
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
Peristiwa
13 jam yang lalu
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
6
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
DPD RI
11 jam yang lalu
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
Home  /  Berita  /  DPR RI

Putri Komarudin Dorong Implementasi Penjaminan Kredit Modal Kerja Baru UMKM

Putri Komarudin Dorong Implementasi Penjaminan Kredit Modal Kerja Baru UMKM
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin. (Foto: Ist.)
Sabtu, 30 Mei 2020 18:51 WIB
JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020, menyiapkan program penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Dalam skema tersebut, pemerintah bisa memberikan penjaminan dengan menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk menjamin para pelaku UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.

Hal itu diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin dalam keterangan persnya, kemarin. Program tersebut, dijelaskan Puteri, dipersiapkan untuk mengatasi kekhawatiran perbankan akan potensi kredit macet (NPL) yang mungkin terjadi ketika menyalurkan kredit baru.

Mengutip keterangan Puteri, Sabtu (30/5/2020), dirinya mendorong percepatan implementasinya agar dapat memitigasi risiko bagi perbankan yang hendak menyalurkan kredit bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Aspirasi yang diterima Puteri dari dapilnya Jawa Barat VII, beberapa bank mengalami kendala dalam menjalankan stimulus, misalnya proses restrukturisasi kredit kurang maksimal akibat kebijakan bekerja dari rumah bagi pegawai perbankan, konsekuensinya, debitur pemohon masih harus memenuhi kewajiban untuk membayar angsurannya.

"Selain itu, beberapa bank juga memilih untuk menghentikan sementara pengajuan kredit baru bagi calon nasabah guna mengantisipasi risiko kredit macet. Padahal, seharusnya program dukungan penjaminan modal kerja yang disiapkan pemerintah dapat menjadi sentimen positif bagi perbankan untuk penyaluran kredit baru. Tentu saja, perbankan tetap harus selektif dalam pelaksanaan dan pemaanfaatan fasilitas pemerintah tersebut," ungkap Puteri.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta

wwwwww