Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
18 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
Politik
5 jam yang lalu
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
3
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
16 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
4
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
16 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
5
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
Politik
4 jam yang lalu
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
6
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
Umum
7 jam yang lalu
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
Home  /  Berita  /  Hukum

Kasus Dana Hibah KONI, Aspri Menpora Dituntut Hukuman 9 Tahun Penjara

Kasus Dana Hibah KONI, Aspri Menpora Dituntut Hukuman 9 Tahun Penjara
Suasana sidang virtual,
Kamis, 04 Juni 2020 22:33 WIB
Penulis: Azhari Nasution

JAKARTA - Asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dituntut hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2020).

Ulum merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi dari sejumlah pihak.
"Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Satu, menyatakan Terdakwa Miftahul Ulum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi," demikian bunyi surat tuntutan JPU KPK.
Ulum dinilai melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 12B Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Hal yang meringankan bagi Ulum, kata JPU, adalah bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Sedangkan, hal yang memberatkan adalah tidak kooperatif dan tidak mengakui terus terang seluruh perbuatannya serta memiliki peran akitf dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan.
"Perbuatan Terdakwa telah menghambat perkembangan dan prestasi atlet. Indonesia yang diharapkan dapat mengangkat nama bangsa di bidang Olahraga," demikian menurut surat dakwaan.
Dalam kasus ini, Ulum bersama Imam dinilai telah menerima suap senilai total Rp 11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI Pusat dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI Pusat.
Suap tersebut dimaksudkan agar Ulum dan Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI tahun kegiatan 2018.
Di samping itu, Ulum bersama Imam juga dinilai telah menerima gratifikasi senilai total Rp 8.648.435.682 dari sejumlah pihak antara lain yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan Imam selaku Menpora. ***


wwwwww