Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
24 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
2
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
23 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
24 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
23 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
23 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
24 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  Politik

Pemerintah Wajib Perhatikan Skenario Berat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2021

Pemerintah Wajib Perhatikan Skenario Berat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2021
Anggota Komisi XI DPR RI, Jhon Erizal. (Dok. Humas DPR)
Selasa, 16 Juni 2020 16:06 WIB
JAKARTA - Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2020 harus menjadi perhatian Pemerintah dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang dijadikan acuan RAPBN 2021.

Dalam hal ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen di tahun 2021 ini harus juga memperhatikan skenario berat dan harus melihat realisasi pertumbuhan ekonomi di semester II tahun 2020 ini. Karenanya Pemerintah pun juga diminta untuk fokus pada pemulihan ekonomi pada semester II tahun 2020 ini.

Karenanya Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) pada prinsipnya mendukung Pemerintah dalam menciptakan motor penggerak ekonomi yang kokoh, kuat dan memiliki daya saing tinggi melalui penguatan sektor riil, di antaranya industri manufaktur ekspor dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Hal ini penting untuk mencapai hasil yang diperlukan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan yang diakibatkan Covid-19," jelas juru bicara F-PAN, Jon Erizal selaku dalam pandangan Fraksi terhadap KEM PPKF dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020) kemarin.

Jon Erizal, F-PAN berpandangan, anggaran yang digunakan belanja negara sebagai instrumen kebijakan ekonomi sangat penting diarahkan dan dikelola secara kredibel dan tepat sasaran agar efektif mengelola dan menjaga perekonomian nasional. Selain itu juga penting untuk fokus dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) agar kurvanya bisa segera melandai.

"Karena keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 diyakini dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Pun sebaliknya jika jumlah kasus baru Covid-19 tetap tinggi, maka pemulihan ekonomi akan lebih lama atau malah sulit pulih. Terlebih karena kepercayaan investor dan dunia usaha akan terpukul oleh tingginya kasus Covid-19," tandasnya.

Pemerintah sendiri telah mengusulkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun mendatang ada di kisaran 4,5-5,5 persen. F-PAN menilai bahwa asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah terlalu optimis bahkan cenderung tidak realistis.

"Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I tahun 2020 hanya mencapai 2,97 persen, sementara diperkirakan dampak Covid-19 ini baru akan dirasakan pada kuartal II tahun ini," ujar politisi asal Riau itu.

Pemerintah, lanjut Jon, diminta untuk memperhatikan skenario berat dampak Covid 19. F-PAN berpendapat pertumbuhan ekonomi yang realistis di tahun 2021 berada pada kisaran 2-3 persen, namun jika merujuk pada skenario yang sangat berat, F-PAN berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya berada pada kisaran 1 sampai 1,5 persen.

"Pandangan F-PAN ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 sangat erat kaitannya dengan kemampuan Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid 19-ini," tandasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menambahkan, F-PAN juga menilai tantangan tersebut dapat diatasi dengan pengelolaan fiskal yang sehat, optimalisasi pendapatan negara, belanja yang berkualitas, pembiayaan ekonomi yang efisien dan transparan serta berkelanjutan.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, DPR RI, Politik, Pemerintahan, Peristiwa, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77