Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
3
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
23 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
4
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
23 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
5
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
11 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  Politik

Aceh Akan Lobi Sendiri ke Arab Saudi, DPR Bakal Gelar Rapat dengan Kemenag

Aceh Akan Lobi Sendiri ke Arab Saudi, DPR Bakal Gelar Rapat dengan Kemenag
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Sadzily. (Istimewa)
Rabu, 17 Juni 2020 17:09 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komite III DPD RI, Muhammad Fadhil Rahmi mengatakan, pemerintah daerah Aceh saat ini tengah melobi Arab Saudi agar memberikan kuota haji secara terpisah kepada Aceh, di luar kuota nasional.

Jika dapat kuota khusus, maka daftar tunggu haji Aceh yang kini mencapai 29 tahun bisa dipangkas lagi. "Karena tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak menerima jamaah haji dengan alasan Covid-19, ini menjadi momen bagi Aceh untuk mewujudkan rencana tadi. Aturan disiapkan dan mungkin lobi untuk kuota haji terpisah. Ini memungkinkan karena kita memiliki histori tersendiri dengan Arab Saudi," kata senator lulusan Al Azhar Kairo itu, Rabu (17/6/2020).

Menurut Fadhil, Aceh bukan sesuatu yang asing bagi Arab Saudi. Aceh memiliki aset di Makkah berupa Baitul Asyi atau rumah orang Aceh yang merupakan wakaf dari ulama Aceh Abdurrahman Bin Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal dengan Habib Bugak Al-Asyi. “Salah satunya mungkin melalui Baitul Asyi di sana. Jadi berbicara Aceh tak asing. Yang perlu sekarang adalah bekerjasama para pihak-pihak terkait di Aceh,” imbuhnya.

Fadhil juga meminta pemerintah menyempurnakan regulasi yang memungkinkan Aceh memberangkatkan jamaah haji secara independen atau terpisah dari nasional. "Hal ini merujuk pada Undang Undang Pemerintah Aceh, Pasal 16 poin 2 huruf e," tukas Fadhil.

Menanggapi hal itu, DPR RI menyatakan masih berupaya agar jamaah haji 2020 berdiberangkatkan ketanah suci. Alhasil, para wakil rakyat itu bakal kembali menggelar rapat dengan Menteri Agama, Fachrul Razi secepatnya.
Terlebih lagi pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali ibadah haji yang masuk dalam rukum Islam ke-V itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Sadzily mengatakan, secepatnya Komisi VIII DPR yang membidangi haji akan rapat dengan Menteri Agama. "Kita masih akan bahas dengan Menag (Menteri Agama, Red) ya. Karena itu (pemberangkatan jamaah haji, Red) hubungannya antar negara ya," ujarnya, Rabu (17/6/2020).

Keinginan DPR RI khususnya Komisi VIII menginginkan permasalahan ini, apalagi pemerintah Arab saudi telah memperbolehkan untuk beribadah haji, harus dibahas bersama-sama. "Jika berbagai skenario harus dicarikan inplikasinya. Walau bagaimapun penting juga mempertimbangkan, bagaimana kesiapan Arab Saudinya? Menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi?," tutur politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto membenarkan pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas pemabatalan keberangkatan haji secara sepihak.Meski demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu belum bisa memastikan kapan raker bersama Menag Fachrul Razi itu akan berlangsung. "Belum (masih, Red) dijadwalkan," kata Yandri.

Yandri mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan alasan Kemenag membatalkan keberangkatan haji 2020 secara sepihak. Padahal, pembatalan tersebut harus dibahas bersama DPR.

Yandri menegaskan, keputusan membatalkan pemberangkatan haji harus dilakukan pemerintah bersama DPR, sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.***


wwwwww