Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Misbakhun Dorong Efektivitas Ratusan Triliun Subsidi Energi
DPR RI
14 jam yang lalu
Misbakhun Dorong Efektivitas Ratusan Triliun Subsidi Energi
2
KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis
DPR RI
14 jam yang lalu
KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis
3
DPR Tegaskan Pentingnya Penyelamatan UMKM Segera
DPR RI
14 jam yang lalu
DPR Tegaskan Pentingnya Penyelamatan UMKM Segera
4
NJOP Tinggi dan Memberatkan, Legislator Lirik Insentif sebagai Solusi
DPR RI
14 jam yang lalu
NJOP Tinggi dan Memberatkan, Legislator Lirik Insentif sebagai Solusi
5
Siapkan Rp2,6 Triliun untuk Pesantren, Gus Jazil: Aspirasi Kita Didengar dan Direspon Presiden Jokowi
MPR RI
23 jam yang lalu
Siapkan Rp2,6 Triliun untuk Pesantren, Gus Jazil: Aspirasi Kita Didengar dan Direspon Presiden Jokowi
6
Logo Garuda di Gerindra Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
Politik
24 jam yang lalu
Logo Garuda di Gerindra Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
Home  /  Berita  /  Politik

Nasir Djamil Ungkap Rahasia Aceh Bisa Berangkatkan Jamaah Haji dan Umroh Tahun Ini

Nasir Djamil Ungkap Rahasia Aceh Bisa Berangkatkan Jamaah Haji dan Umroh Tahun Ini
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. (Istimewa)
Rabu, 17 Juni 2020 17:14 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil membocorkan rahasia, sehingga Aceh bisa memberangkatkan jamaah haji dan umroh pada tahun.

Legislator senior asal Aceh itu menerangkan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc itu adalah Ketua Alumni Timur Tengah. "Dia memang ketua jaringan alumni timur tengah, ya move-nya dialah itu," ujar Nasir seperti dilansir GoNews.co dari Harian Terbit di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Saat ditanyakan apa resep orang Aceh, sehingga bisa melobi pihak Kerajaan Saudi sehingga jamaahnya bisa berangkat haji dan umroh? Nasir mengungkapkan, tentang kekuatan lobi. "Ya mungkin, (kekuatan) lobi, cara dia," pungkas Nasir.

Sebelumnya diberitakan, mengenai peniadaan keberangkatan haji Indonesia dan kemungkinan dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi momentum bagi Aceh untuk mengatur sendiri penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji.

Penilaian itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc sebagaimana dikutip dari Serambinews.com. Sebab hal ini memang disebutkan di dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini menyebutkan, di dalam UUPA disebutkan bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh, salah satunya penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundangundangan.

"Hal itu termaktub pada pasal 16 poin 2 huruf e UUPA. Jadi poin ini memungkinkan kita untuk melaksanakan keberangkatan jamaah haji secara independen," kata anggota Komite III DPD RI yang juga membidangi bidang agama ini.

Lembaga legislatif dan eksekutif dikatakannya, bisa menyempurnakan regulasi yang sudah ada maupun yang masih kurang untuk lebih optimal pada tahun depan.

Harapannya, lanjut dia, rancangan qanun (raqan) haji dan umrah yang sedang disiapkan sekarang harus fokus untuk mengejewantahkan isi pasal 16 UUPA tersebut. "Jangan hanya sebagai raqan yang menjiplak Undang Undang Haji nasional," pungkasnya.

Namun untuk merealisasi kemungkinan perlaksanaan haji independen yang menjadi kewenangan Aceh di bidang keistimewaan Aceh, Syech Fadhil menekankan perlu adanya kajian yang lebih dalam.

Kondisi saat ini dimana Pemerintah meniadakan keberangkatan haji serta kemungkinan Pemerintah Arab Saudi meniadakan ibadah haji, merupakan momentum untuk mengkaji kemungkinan tersebut. "Nah, karena tahun ini pemerintah Arab Saudi kemungkinan tidak menerima jamaah haji dengan alasan Covid-19, ini menjadi momen bagi Aceh untuk mewujudkan rencana tadi," katanya.

Aturan disiapkan dan mungkin perlu melakukan lobi untuk mendapatkan kuota haji terpisah. Ini dimungkinan karena Aceh memiliki histori tersendiri dengan Arab Saudi.

"Salah satunya mungkin melalui Baitul Asyi di sana. Jadi berbicara Aceh, itu tak asing bagi mereka, yang perlu sekarang adalah para pihak terkait di Aceh bekerja sama mewujudkan hal itu," ujar senator Aceh itu.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Harian Terbit
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww