Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usai Operasi Cedera Lutut, Dua Pemain PSIS Jalani Fisioterapis
Olahraga
24 jam yang lalu
Usai Operasi Cedera Lutut, Dua Pemain PSIS Jalani Fisioterapis
2
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
19 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
3
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
18 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
4
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
19 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
18 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
18 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Home  /  Berita  /  Politik

Nasir Djamil Ungkap Rahasia Aceh Bisa Berangkatkan Jamaah Haji dan Umroh Tahun Ini

Nasir Djamil Ungkap Rahasia Aceh Bisa Berangkatkan Jamaah Haji dan Umroh Tahun Ini
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. (Istimewa)
Rabu, 17 Juni 2020 17:14 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil membocorkan rahasia, sehingga Aceh bisa memberangkatkan jamaah haji dan umroh pada tahun.

Legislator senior asal Aceh itu menerangkan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc itu adalah Ketua Alumni Timur Tengah. "Dia memang ketua jaringan alumni timur tengah, ya move-nya dialah itu," ujar Nasir seperti dilansir GoNews.co dari Harian Terbit di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Saat ditanyakan apa resep orang Aceh, sehingga bisa melobi pihak Kerajaan Saudi sehingga jamaahnya bisa berangkat haji dan umroh? Nasir mengungkapkan, tentang kekuatan lobi. "Ya mungkin, (kekuatan) lobi, cara dia," pungkas Nasir.

Sebelumnya diberitakan, mengenai peniadaan keberangkatan haji Indonesia dan kemungkinan dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi momentum bagi Aceh untuk mengatur sendiri penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji.

Penilaian itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc sebagaimana dikutip dari Serambinews.com. Sebab hal ini memang disebutkan di dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini menyebutkan, di dalam UUPA disebutkan bahwa urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh, salah satunya penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundangundangan.

"Hal itu termaktub pada pasal 16 poin 2 huruf e UUPA. Jadi poin ini memungkinkan kita untuk melaksanakan keberangkatan jamaah haji secara independen," kata anggota Komite III DPD RI yang juga membidangi bidang agama ini.

Lembaga legislatif dan eksekutif dikatakannya, bisa menyempurnakan regulasi yang sudah ada maupun yang masih kurang untuk lebih optimal pada tahun depan.

Harapannya, lanjut dia, rancangan qanun (raqan) haji dan umrah yang sedang disiapkan sekarang harus fokus untuk mengejewantahkan isi pasal 16 UUPA tersebut. "Jangan hanya sebagai raqan yang menjiplak Undang Undang Haji nasional," pungkasnya.

Namun untuk merealisasi kemungkinan perlaksanaan haji independen yang menjadi kewenangan Aceh di bidang keistimewaan Aceh, Syech Fadhil menekankan perlu adanya kajian yang lebih dalam.

Kondisi saat ini dimana Pemerintah meniadakan keberangkatan haji serta kemungkinan Pemerintah Arab Saudi meniadakan ibadah haji, merupakan momentum untuk mengkaji kemungkinan tersebut. "Nah, karena tahun ini pemerintah Arab Saudi kemungkinan tidak menerima jamaah haji dengan alasan Covid-19, ini menjadi momen bagi Aceh untuk mewujudkan rencana tadi," katanya.

Aturan disiapkan dan mungkin perlu melakukan lobi untuk mendapatkan kuota haji terpisah. Ini dimungkinan karena Aceh memiliki histori tersendiri dengan Arab Saudi.

"Salah satunya mungkin melalui Baitul Asyi di sana. Jadi berbicara Aceh, itu tak asing bagi mereka, yang perlu sekarang adalah para pihak terkait di Aceh bekerja sama mewujudkan hal itu," ujar senator Aceh itu.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Harian Terbit
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77