Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Pemerintahan
14 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
2
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
Politik
15 jam yang lalu
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
3
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
4
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
Pendidikan
15 jam yang lalu
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
5
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
6
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Politik
17 jam yang lalu
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Home  /  Berita  /  Politik

Bertemu Mendag, LaNyalla Minta Evaluasi Barang Impor yang Distorsi Produksi Dalam Negeri

Bertemu Mendag, LaNyalla Minta Evaluasi Barang Impor yang Distorsi Produksi Dalam Negeri
Jum'at, 19 Juni 2020 10:36 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sejumlah komoditi barang jadi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan mendistorsi produksi dalam negeri menjadi perhatian DPD RI. Hal ini menyusul hasil serap aspirasi daerah dan masukan dari APINDO dan KADIN Indonesia ke DPD RI di masa reses.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto, di rumah dinas Ketua DPD RI di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Kamis (18/6/2020) petang.

Raker tersebut selain dihadiri Menteri Perdagangan, juga turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan. Sementara dari unsur DPD RI, tampak hadir Wakil Ketua III DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin serta anggota DPD RI asal Riau, Edwin Pratama Putra.

Sejumlah isu hasil serap aspirasi dan pengawasan DPD di daerah yang terkait dengan Kementerian Perdagangan disampaikan. Termasuk impor besar-besaran alat kesehatan, baik alat pelindung diri (APD) dan wajah (Masker) terkait Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Sementara di satu sisi, industri dalam negeri juga memproduksi barang serupa.

"Kami di DPD juga ingin mempertanyakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan terjadi peningkatan impor sayuran dan buah-buahan. Pertanyaannya, sayur apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia," tandas LaNyalla.

Atas sejumlah isu hasil serap aspirasi DPD RI tersebut, Menteri Agus menyatakan akan memperhatikan dan menindaklanjuti.

"Tentang komoditas barang jadi yang menjadi perhatian APINDO dan KADIN Indonesia pasti kami perhatikan. Salah satu opsi yang akan kami tempuh adalah pemberlakuan safeguard, dengan menaikkan bea masuk impor terhadap komoditas tersebut. Sehingga produk dalam negeri terlindungi. Sedangkan terkait impor alat kesehatan terkait Covid-19, yang memang diberi relaksasi pembebasan izin impor, akan dievaluasi per tanggal 30 Juni 2020 mendatang," tegas Mendag.

Perlu diketahui, terhitung sejak Januari hingga April 2020, nilai impor alat kesehatan mencapai 1,1 milyar USD, naik 11,6% YoY. Kenaikan ini didominasi empat produk, yakni Masker, Hand Sanitizer, PCR Test dan Ventilator. Sementara terkait peningkatan impor sayur dan buah-buahan, dikatakan Mendag, dikarenakan adanya permintaan dari kelas konsumen premium. Terutama dari kalangan ekspatriat yang belanja di super market kelas atas.

"Kami minta kepada Pak Menteri untuk segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kemenkes, karena sebagian komoditas alat kesehatan sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Bahkan kampus UGM sudah bisa memproduksi Ventilator standar ICU yang sama dengan produk impor, hanya saja masih menunggu izin edar dari Kemenkes. Termasuk sejumlah pabrik tekstil yang sekarang memproduksi baju APD dan masker. Ini harus mendapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," ujar LaNyalla.

LaNyalla juga mengingatkan Mendag terkait keputusan Vietnam dan India yang menghentikan ekspor produk pangan utama mereka. Hal ini harus dimaknai bahwa potensi krisis pangan dunia sudah ada di depan mata menyusul pandemic Covid-19.

"Sebaiknya Kemendag segara koordinasi dengan Bulog dan Kementan untuk melakukan antisipasi fenomena ini. Karena saya secara pribadi sudah menyampaikan kepada Presiden tentang perlunya membangun ketahanan di sektor pangan," ungkap mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu.***


wwwwww