Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
15 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
20 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
Peristiwa
19 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
4
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
20 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
5
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Politik
20 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
6
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
19 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Home  /  Berita  /  Politik

Kartu Prakerja Sebaiknya Ditunda, KPK Diminta Hitung Kerugian Negara

Kartu Prakerja Sebaiknya Ditunda, KPK Diminta Hitung Kerugian Negara
Anggota Komisi III F-NasDem Eva Yuliana. Foto: Dok. Pribadi
Senin, 22 Juni 2020 16:32 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mempublikasikan kajian terkait Kartu Prakerja. Hasilnya, 5 dari 8 digital platform Kartu Prakerja terindikasi memiliki konflik kepentingan.

Tak hanya itu, KPK juga menilai metode pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana, sependapat dengan rekomendasi KPK. Eva meminta seleksi batch IV ditunda terlebih dahulu.

"Sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai memenuhi prinsip transparan dan akuntabel, ya. Ini adalah program unggulan Pak Presiden Jokowi, namun sayangnya pelaksanaan teknis dari Kemenko Perekonomian tidak sempurna," kata Eva, Senin (22/6/2020).

Selain ditunda, Eva meminta KPK menindaklanjuti temuan tersebut untuk menghitung kerugian negara. Legislator dapil Jateng itu juga menekankan pentingnya evaluasi pada program kartu Prakerja. "Saya mendorong juga kepada KPK untuk menghitung berapa kerugian negara karena memang ada indikasi ke sana, seperti platform penyedia tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, adanya konflik kepentingan pemilik platform, dan banyak konten pelatihan yang sebenarnya bisa kita temukan gratis di internet," papar Politikus NasDem itu.

"Saya juga menyarankan agar program ini di evaluasi dalam hal Kementerian atau lembaga apa yang lebih pas menangani program tersebut, agar peserta bisa mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh industri, bukan sertifikasi abal-abal," tandas Eva.

Sebagai informasi, delapan platform digital yang tergabung di program Kartu Prakerja adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Hasil kajian ini sudah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Adapun total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun dengan target 5,6 juta orang.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, memaparkan 4 permasalahan Kartu Prakerja yang ditemukan pihaknya. Yakni, masalah proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Kartu Prakerja juga dinilai tidak tepat sasaran.

"Faktanya hanya sebagian kecil dari whitelist ini yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Alex.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Kumparan.com
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DPR RI, DKI Jakarta

wwwwww