Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pembahasan Omnibuslaw Ciptaker di Hotel sesuai Tatib, Parlemen Menjelaskan
DPR RI
21 jam yang lalu
Pembahasan Omnibuslaw Ciptaker di Hotel sesuai Tatib, Parlemen Menjelaskan
2
Akhirnya, Polisi Bekuk Pelaku Vandalisme Musola di Tangerang, Ternyata Berstatus Mahasiswa
Peristiwa
15 jam yang lalu
Akhirnya, Polisi Bekuk Pelaku Vandalisme Musola di Tangerang, Ternyata Berstatus Mahasiswa
3
Kemendagri Dorong Kampanye Pilkada Menunjang Prokes
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Kemendagri Dorong Kampanye Pilkada Menunjang Prokes
4
Kutuk Aksi Vandalisme Musolla, Korpolkam DPR Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
GoNews Group
14 jam yang lalu
Kutuk Aksi Vandalisme Musolla, Korpolkam DPR Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
5
Duh... Anggota DPRD Dari Partai Golkar Ini Jadi Bandar Narkoba
Hukum
18 jam yang lalu
Duh... Anggota DPRD Dari Partai Golkar Ini Jadi Bandar Narkoba
6
Ketua DPR Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa saat Kampanye
Politik
18 jam yang lalu
Ketua DPR Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa saat Kampanye
Home  /  Berita  /  Politik

Konflik Warga dan PT Duta Palma, DPD RI: Pemda Wajib Hadir Carikan Solusi

Konflik Warga dan PT Duta Palma, DPD RI: Pemda Wajib Hadir Carikan Solusi
Anggota DPD RI, Edwin Pratama Putra. (Istimewa)
Senin, 22 Juni 2020 16:16 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Merespon konflik antara masyarakat Kenegerian Siberakun, Kuantan Singingi, Riau, Anggota DPD RI, Edwin Pratama Putra meminta Pemerintah Daerah (Pemda) hadir mencarikan solusi.

"Kalau sudah seperti ini, mesti ada resolusi dan win win solution. Pemerintah wajib hadir mencarikan jalan keluar persoalan atau konflik antar warga dan perusahaan," ujarnnya saat dihubungi GoNews.co, Senin (22/6/2020) di Jakarta.

Hadirnya Pelaku Usaha di Riau khususnya kata Edwin, mestinya memberi nilai tambah yang baik untuk masyarakat sekitar, bukan malah sebaliknya. "Kalau ada persoalan berarti ada hal yang belum sesuai dengan asas keadilan," tandasnya.

Apalagi, menurut Senator asal Riau itu, kurangnya pemahaman pemuka masyarakat dikarenakan pendidikan yang masih rendah dan pengalaman yang kurang, sering mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Untuk itu, Ia meminta perusahaan tidak berbuat sewenang-wenang dengan membenturkan masyarakat dengan aparat penegak hukum. "Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya terus mengayomi dan mengingatkan para pemuka masyarakat dan pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik," urainya.

Edwin menambahkan, jika hadirnya perusahaan itu justru mendatangkan mudorat, Ia mendesak pemerintah segera mengevaluasi izin yang diberikan ke perusahaan tersebut. "Jika perlu dicabut," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Perseteruan masyarakat Siberakun, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau dengan PT Duta Palma Nusantara sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Masyarakat pun sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak adat tradisionalnya, namun sering berbenturan dengan cara-cara 'kurang baik' dari perusahaan yang seperti ingin mengelabui masyarakat.

Beberapa warga justeru ditangkap dan dijadikan tersangka. Karena tidak didampingi pengacara, informasi status kelima tersangka hanya didapat warga dari media online.

Menanggapi penahanan sepihak oleh Kepolisian Polres Kuantan Singingi, para ninik mamak Kenegerian Siberakun berupaya menemui Kapolres Kuantan Singingi untuk meminta klarifikasi dan mempertanyakan prosedur yang diduga banyak diabaikan.

Namun secara sepihak Kapolres justeru menolak kehadiran ninik mamak
dan terkesan mengusir mereka. "Selain mempertontonkan keangkuhan, Kapolres juga sangat tidak menghargai kedudukan ninik mamak dalam konteks kemasyarakatan, terutama masyarakat adat Kenegerian Siberakun," ujar Datuk Mansyur kepada Wartawan, Senin (22/06/2020) melalui pesan Whatsapp.

Perlakuan buruk yang diterima ninik mamak Kenegerian Siberakun kata Datuk Mansyur, brefek buruk terhadap kondisi psikologis masyarakat Kenegerian Siberakun, sehingga para pemuda yang terlibat perjuangan memilih untuk tiarap dan bahkan banyak yang meninggalkan kampung untuk menghindari panggilan pihak kepolisian.

"Sikap masyarakat dapat dipahami, karena selama ini banyak rentetan kejadian yang cenderung menguntungkan pihak PT Duta Palma Nusantara," tandasnya.

Warga Kenegerian Siberakun yang berurusan dengan pihak Kepolisian ini lanjut Datuk Mansyur, adalah para pejuang kenegerian. Jauh sebelum kejadian ini, mereka adalah bagian dari warga yang sangat aktif menuntut ditegakkan nya hukum dan keadilan terhadap kesewenangan PT Dutapalma Nusantara dalam menjalankan kepentingan bisnisnya di wilayah ulayat Kenegerian Siberakun.

"Mereka ini yang sehari-hari menjadi petugas lapangan untuk menegakkan aturan hukum yang sudah dikeluarkan Bupati Kuantan Singingi melalui Surat Edaran Bupati Nomor: 100/PEM/1350. Tentang Tindak Lanjut Tuntutan Masyarakat Kenegerian Desa Siberakun, dimana dalam point (3) yaitu larangan beroperasi kepada PT Duta Palma Nusantara di lahan sengketa," tandasnya.***

wwwwww