Konflik Warga dengan PT Duta Palma Bak 'Gunung Es', Misharti Minta Pemda Turun Tangan

JAKARTA - Anggota DPD RI dari Dapil Riau, Mishari, mendesak Pemerintah Daerah Kuantan Singingi dan Pemerintah Provinsi Riau turun tangan mencarikan solusi terbaik bagi Masyarakat Kenegarian Siberakun dengan PT Duta Palma Nusantara.

Jika tidak kata Misharti, konflik ini akan terus berlanjut. "Saya mendapat informasi, besok ada pertemuan antara masyarakat dengan persuahaan yang difasilitasi oleh Pemprov Riau. Semoga pertemuan itu bukan hanya sebatas seremoni, tapi sebaliknya, bisa mengahsilkan win-win solution bagi semuanya," ujar Misharti kepada Wartawan, Senin (22/6/2020) di Jakarta.

Lebih lanjut, puteri Alamrahumah Maimanah Umar itu mengatakan, permasalahan yang dihadapi masyarakat Siberakun dan PT Duta Palma, sejatinya adalah permasalahan klasik yang seakan ada pembiaran.

"Pada masa reses Bulan Desember 2019 yang lalu saya berkomunikasi dan para Ninik Mamak. Mereka menyampaikan, keberadaan PT Duta Palma tersebut bukan membawa manfaat bagi masyarakat tapi sebaliknya," katanya.

Sebagai tokoh masyarakat, mereka (Ninik Mamak), kata Misharti, mengharapkankan adanya penyelesaian terkait tanah ulayat yang telah bertahun-tahun digunakan oleh perusahaan.

"Seandainya, keinginan masyarakat bisa terpenuhi, dan Pemerintah Daerah tidak membiarkan, saya yakin konflik ini harusnya tidak terjadi lagi," tambahnya.

Konflik ini kata Dia, sudah seperti 'Gunung Es' yang setiap saat bisa meledak dan meleleh. "Karena tak ada solusi, konflik berkepanjangan, akhirnya terjadi pula gesekan dengan aparatur penagak hukum. Ditangkapnya tokoh masyarakat oleh Polisi, adalah bagian dari puncak meldaknya gunung es itu," tukasnya.

Selain campur tangan pemda kata Dia, konflik juta tidak akan terjadi jika Perusahaan selalu memberikan emperhatikan kepada masyarakat sekitar.

"Kita tahulah, adanya CSR atau CD yang harus di keluarkan oleh perusahaan. Bisa saja selama ini tidak pernah dikeluarkan oleh PT Duta Palma," urainya.

Selain CSR kata Misharti lagi, jika Perusahaan memberikan prioritas kepada masyarakat atau tenaga tempatan untuk mengabdi, dipastikan konflik tidak akan terjadi.

"Intinya, permasalah ini sudah menumpuk semacam gunung es yang sewaktu-waktu akan meledak lagi. Saya imbau kepada Perusahaan, sebaiknya mengakomodir tuntuntan warga," bebernya.

Informasi yang didapat GoNews.co, hari ini juga sedang digelar pertemuan antara FKPMR ( Forum Kumunikasi Pemuka Masyarakat Riau) dengan Tokoh masyarakat Siberakun di Balai Ma' rifat Mardjani Gobah, guna membahas solusi mengatasi konflik antara masyrakat dan Perusahaan.***