Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
16 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
18 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
3
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
16 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
17 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
19 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
16 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

MA Menangkan Gubernur Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H Jakarta

MA Menangkan Gubernur Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H Jakarta
Gubernur DKI, Anies Baswedan saat meninjau pulau Reklamasi. (CNNIndonesia.com)
Senin, 22 Juni 2020 21:06 WIB
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memenangkan Gubernur DKI Jakarta melawan PT Taman Harapan Indah. MA memutuskan menolak gugatan PT Taman Harapan Indah soal pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Kasus bermula saat Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018. Dalam Kepgub itu, Gubernur DKI Jakarta mencabut 13 izin reklamasi pulau, termasuk Pulau H. Hanya 4 pulau yang diizinkan, yaitu Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau N.

PT Taman Harapan Indah sebagai pengembang pulau reklamasi Pulau H tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada 9 Juli 2020, PTUN Jakarta mewajibkan Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Kepgub 1409 itu.

Gubernur tidak terima dan mengajukan banding. Namun, di tingkat banding, lagi-lagi Gubernur DKI kalah. Pada 2 Desember 2019, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Kasus pun bergulir ke MA. Kedua belah pihak sama-sama mengajukan kasasi. Apa kata MA?

"Tolak kasasi dari pemohon kasasi I (PT Taman Harapan Indah). Kabul kasasi dari pemohon kasasi II (Gubernur DKI Jakarta). Batal judex facti (PTUN dan PT TUN-red). Mengadili sendiri, Tolak gugatan," demikian bunyi amar putusan MA yang dilansir panitera di website-nya, Senin (22/6/2020).

Duduk sebagai ketua majelis Irfan Fachruddin dengan anggota Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi. Putusan yang diketok pada 4 Juni 2020 itu dicatat oleh Panitera Pengganti Joko Agus Sugianto.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Gelora.co
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Politik, Pemerintahan, Peristiwa
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/