Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
13 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
3
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
4
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
14 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
5
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
2 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PDIP Tempuh Jalur Hukum, Ahmad Basarah: Sarana Pendidikan Politik Bangsa

PDIP Tempuh Jalur Hukum, Ahmad Basarah: Sarana Pendidikan Politik Bangsa
Sabtu, 27 Juni 2020 01:49 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sebagai partai politik yang sah dan mendapatkan mandat rakyat terbesar dalam dua kali pemilu 2014 dan 2019 merasa kecewa dan diperlakukan dengan tidak adil serta tidak berprikemanusiaan. Hal ini terkait dengan insiden pembakaran bendera partai dan berbagai fitnah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri serta menuduh PDI perjuangan sebagai partai komunis dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua DPP PDI Perjuangan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengatakan dalam siaran persnya Jumat (26/6/2020), bagi PDI Perjuanhgan, sebagai sebuah negara demokrasi, terjadinya perbedaan pendapat dan pandangan dalam masyarakat adalah sebuah rahmat. Apalagi, dalam sebuah pembahasan Rancangan Undang-Undang adalah suatu hal yang wajar terjadi. Pasalnya, regulasi juga telah mengatur adanya hak dan kewajiban elemen masyarakat luas untuk memberikan kritik, saran dan perbaikan atas sebuah RUU, termasuk dalam RUU HIP.

"PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan masukan serta koreksi yang telah disampaikan oleh semua pihak atas RUU-HIP ini. Namun, yang tidak dibenarkan dan tidak dikehendaki dalam pengunaan hak demokrasi tersebut jika dilakukan dengan cara kekerasan dan fitnah yang tidak dapat dibuktikan yang berpotensi menjadi suatu perbuatan tindak pidana dan dapat mengaburkan substansi permasalahan yang sedang dibahas," katanya.

Kendati telah difitnah dan diperlakukan tidak berperikemanusiaan serta berusaha memancing emosi massa keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia, katanya,  Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri telah merespon dengan cara yang tegas namun arif bijaksana dengan mengeluarkan Perintah Harian kepada segenap kader-kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Baik pada level pengurus partai mulai dari DPP hingga pengurus Anak Ranting, kader partai yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia maupun yang menjadi kepala dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia hingga jajaran Eksekutif tingkat pusat untuk senantiasa mawas diri dan tidak terpancing terhadap berbagai upaya provokasi dan adu domba serta menjaga persatuan bangsa Indonesia.

"Bu Mega telah mengingatkan segenap kader PDI Perjuangan untuk memegang teguh Pancasila sebagai suluh perjuangan dalam menghadapi setiap ancaman dan masalah kebangsaan yang muncul. Dan sebagai konsekuensi negara hukum yang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, negara telah berjanji untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan jutaan keluarga besar PDI Perjuangan juga adalah bagian dari segenap bangsa Indonesia yang dimaksudkan Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut, maka kami meminta perlindungan hukum atas tindakan kekerasan dan berbagai fitnah yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami serta memfitnah dan merugikan nama baik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri." paparnya.

Atas dasar pertimbangan itulah serta memberikan pendidikan politik dan cara berdemokrasi berdasar atas hukum yang baik dan berkeadaban maka dengan sadar namun juga dengan sangat terpaksa PDIP menempuh langkah hukum. Yakni, melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas berbagai aksi kekerasan dan fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang telah mencederai semangat demokrasi kita.

"Sebagai bangsa yang menganut paham kekeluargaan kami akan membuka pintu maaf apabila oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami dan memfitnah Ketua Umum PDI Perjuangan punya niat baik untuk mengakui kekeliruannya dan kesalahannya," tandasnya.

Mengenai polemik RUU HIP, sudah sejak awal PDI Perjuangan hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum yang dapat mengatur wewenang, tugas dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa. Oleh karena itu, dia menyebut PDIP juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) dan materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang karena Pancasila sebagai sebuah norma dasar (grundnorm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum, apalagi mengatur legalitas Pancasila dalam sebuah hirarki norma hukum apapun, karena sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisir oleh sebuah peraturan perundang-undangan apapun.

"Kami berpandangan, jika tugas pembinaan ideologi bangsa itu diatur dalam payung hukum undang-undang, maka baik pengaturan atau pembentukan norma hukumnya maupun spektrum pengawasannya akan lebih luas dan representatif karena melibatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat serta melibatkan partisipasi masyarakat luas jika dibandingkan hanya diatur dalam payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) yang hanya bersifat politik hukum dan diskresi Presiden. Cara pengaturan lewat undang-undang seperti ini diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktek pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dulu yang bersifat "top down" dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas," ujarnya.

Dalam proses dan hasil sementara draft RUU HIP oleh Baleg DPR RI dinilai terdapat kekeliruan dan kekurangan, kata Ahmad Basarah, harusnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena, banyak anggota fraksi partai politik di dalam pembahasan RUU HIP di Baleg DPR RI yang juga harus dihormati hak bicara dan hak suaranya. "Untuk itu, tugas kita semua adalah mendengarkan dan menindaklanjuti kritik, saran dan pendapat masyarakat luas, termasuk dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, Purnawiraan TNI/Polri dan lain sebagainya demi perbaikan dan hadirnya sebuah RUU yang memang bukan hanya memenuhi azas legalitas formal tetapi juga memenuhi azas legitimasi dari masyarakat luas serta memenuhi kebutuhan hukum yang kokoh bagi tugas dan pembinaan ideologi bangsa," tandasnya. 

Dia juga menyebut PDIP menghormati sikap pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU HIP ini. Saat ini, sebutnya, adalah momentum yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan bermusyawarah untuk sampai kepada permufakatan yang arif dan bijaksana yang didasarkan pada satu semangat menjaga dan melestarikan Pancasila warisan para Pendiri Bangsa kepada anak-cucu agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh sepanjang masa. ***


wwwwww