Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
16 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
21 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
Peristiwa
20 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
4
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
21 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
5
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Politik
20 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
6
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
20 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Home  /  Berita  /  Ekonomi

PKS: Rakyat Lebih Butuh Uang Tunai Ketimbang Pelatihan Kartu Prakerja

PKS: Rakyat Lebih Butuh Uang Tunai Ketimbang Pelatihan Kartu Prakerja
Sabtu, 27 Juni 2020 21:25 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani menilai, para peserta kartu prakerja lebih menginginkan insentif Rp600 ribu, ketimbang harus mengikuti pelatihan daring yang disediakan program tersebut.

"Karenanya pekerja yang sebetulnya lebih berharap dapat insentif yang Rp 600 ribu ketimbang pelatihan. Apalagi kalau kita bicara pelatihan yang diselenggarakan, memang tidak dapat disamakan dengan vokasi," ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (27/6/2020).

Dia menyarankan pemerintah seharusnya mengefisiensikan anggaran kartu prakerja sebesar Rp20 triliun. Netty menilai pelatihan daring program kartu prakerja tidak berjalan secara efektif selama pandemi. Karena ada disorientasi antara pelatihan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Anggaran harusnya bisa dihitung antara efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut. Hari ini dengan situasi pandemi, kalau saya melihat ada sebuah situasi yang disorientasi antara pelatihan dengan kebutuhan perut. Artinya kita harus mengatakan pelatihan jadi akhirnya enggak efektif," kata Netty.

Netty menilai program pelatihan kerja secara daring tidak memberikan keadilan. Karena keterbatasan akses internet yang tak merata di masyarakat.

"Pelatihannya dengan menggunakan akses internet, menjadi sebuah catatan di mana rasa keadilan karena kemudian akses internet tidak dapat dinikmati oleh banyak warga negara Indonesia di berbagai pelosok. Bahkan disampaikan oleh Kominfo ada sekitar 12.000 desa yang belum bisa akses internet," ujar Netty.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, DPR RI, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Peristiwa, DKI Jakarta

wwwwww