Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
22 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
2
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
21 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
22 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
21 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
21 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
22 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  Ekonomi

PKS: Rakyat Lebih Butuh Uang Tunai Ketimbang Pelatihan Kartu Prakerja

PKS: Rakyat Lebih Butuh Uang Tunai Ketimbang Pelatihan Kartu Prakerja
Sabtu, 27 Juni 2020 21:25 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani menilai, para peserta kartu prakerja lebih menginginkan insentif Rp600 ribu, ketimbang harus mengikuti pelatihan daring yang disediakan program tersebut.

"Karenanya pekerja yang sebetulnya lebih berharap dapat insentif yang Rp 600 ribu ketimbang pelatihan. Apalagi kalau kita bicara pelatihan yang diselenggarakan, memang tidak dapat disamakan dengan vokasi," ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (27/6/2020).

Dia menyarankan pemerintah seharusnya mengefisiensikan anggaran kartu prakerja sebesar Rp20 triliun. Netty menilai pelatihan daring program kartu prakerja tidak berjalan secara efektif selama pandemi. Karena ada disorientasi antara pelatihan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Anggaran harusnya bisa dihitung antara efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut. Hari ini dengan situasi pandemi, kalau saya melihat ada sebuah situasi yang disorientasi antara pelatihan dengan kebutuhan perut. Artinya kita harus mengatakan pelatihan jadi akhirnya enggak efektif," kata Netty.

Netty menilai program pelatihan kerja secara daring tidak memberikan keadilan. Karena keterbatasan akses internet yang tak merata di masyarakat.

"Pelatihannya dengan menggunakan akses internet, menjadi sebuah catatan di mana rasa keadilan karena kemudian akses internet tidak dapat dinikmati oleh banyak warga negara Indonesia di berbagai pelosok. Bahkan disampaikan oleh Kominfo ada sekitar 12.000 desa yang belum bisa akses internet," ujar Netty.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, DPR RI, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Peristiwa, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77