Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
12 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
3
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
4
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
13 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
5
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
1 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Kritisi Mutasi Kapala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Ini Pesan Irvan Herman ke Firdaus

Kritisi Mutasi Kapala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Ini Pesan Irvan Herman ke Firdaus
Minggu, 28 Juni 2020 20:34 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
PEKANBARU - Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah/Kota adalah hal biasa dan itu merupakan salah satu bentuk penyegaran dan pembinaan karier di masing - masing kedinasan.

Mutasi pejabat bisa jadi tidak wajar jika berdasarkan bukan sesuai kebutuhan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Demikian diungkapkan tokoh muda Kota Pekanbaru, dr Irvan Herman saat menanggapi mutasi jabatan beberapa Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

Wakil Sekjen DPP PAN tersebut menyayangkan sikap Walikota Pekanbaru yang Ia anggap tidak profesional dalam melakukan mutasi pejabatnya.

"Khusunya mutasi pejabat di Dinas Kesehatan, saya merasa ada yang aneh. Masa komandan ASN dilantik jadi bawahan komandan. Tentu ini akan sedikit mengganggu psikologis para ASN lain," ujar Irvan, Minggu (28/6/2020).

Harusnya kata Dia, Firdaus bisa menempatkan orang yang benar- benar sesuai dengan Dinas yang bersangkutan. "Posisi jabatan itu seharusnya diisi orang yang profesional dibidang kesehatan. Apa profesi kesehatan sudah tidak dihargai lagi di Pekanbaru ini," tanya Irvan.

Sebagai salahsatu yang berprofesi sebagai dokter, Irvan mengaku kecewa dengan keputusan Ocu Fidau, sebutan bagi Walikota Pekanbaru Firdaus. Terlebih lagi saat ini Pekanbaru masih butuh orang-orang Profesional dibidang Kesehatan untuk memerangi wabah Covid-19.

"Memang ini haknya sebagai Pimpinan Daerah. Tapi setahu saya, semua tempat di negara ini yang namanya Kadis Kesehatan seharusnya berasal dari profesional bidang kesehatan, meskipun hal ini memang tidak ada aturan yang melarang. Dan untuk penanganan wabah Corona, Pekanbaru butuh Kepala Dinas Kesehatan yang paham akan dunia kesehatan," urainya.

Di era kepemimpinan Firdaus kata Irvan, dirinya melihat tidak pernah ada Kadis Kesehatan yang dijabat oleh profesional bidang kesehatan secara definitif.

"Tentu ada sedikit kecurigaan. Ada apa sebenarnya di dinas kesehatan, kok Dokter dan tenaga kesehatan lain tidak ada yang duduk diposisi Kadiskes. Saya imbau kepada Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru agar konsen akan hal ini," pintanya.

Ia juga mencontohkan saat Pekanbaru dipimpin ayahnya yakni Herman Abdullah yang menjabat pada periode 2001-2011.

"Saat itu selalu tertib, beliau selalu menempatkan pejabat yang sesuai dengan latar belakangnya. Bayangkan, untuk pejabat yang mau naik esselon saja harus 2 kali muter di esselon sebelumnya, kecuali yang bersangkutan memiliki prestasi luar biasa," urainya.

Ia menambahkan, saat ini padahal di Pekanbaru banyak dokter dan tenaga kesehatan yang mampu dan memenuhi syarat sesuai aturan menjadi Kepala Dinas Kesehatan. "Untuk itu, saya berharap kedepan Pak wali bisa mengangkat pejabat khusus di Dinas Kesehatan yang berasal dari kalangan dokter atau tenaga kesehatan atau berlatar belakang kesehatan yang definitif," pintanya.

"Jika tidak bisa, Pak Wali juga harus adil dong, kalau ada pamong bisa jadi Kadiskes, kasih juga kesempatan dokter atau tenaga medis jadi Sekretaris Kota atau jabatan lainnya," pungkasnya.***


wwwwww