Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
7 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
8 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
6 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
8 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
5
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
Ekonomi
9 jam yang lalu
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
6
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Olahraga
6 jam yang lalu
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Home  /  Berita  /  DPD RI

Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet, Sultan Najamudin: Menteri harus Loyal ke Negara, bukan ke Parpol

Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet, Sultan Najamudin: Menteri harus Loyal ke Negara, bukan ke Parpol
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin. (Istimewa)
Selasa, 30 Juni 2020 07:46 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin menganggap wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena tidak puas dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja Jilid II.

Menurut Senator asal Provinsi Bengkulu ini, Kemarahan Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Di saat ekonomi luluh lantak akibat Pandemi Covid-19, berbagai kebijakan pemulihan serta penaggulangan telah dibuat.

Namun fakta di lapangan, apa yang dikerjakan para pembantu Presiden justru tidak sesuai dengan kebijakannya. "Sebenarnya saya merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan bekerja sendirian menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19," ujar Sultan, Selasa (30/6/2020).

Masih kata Sultan, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk Payung perpu, darurat bencana dan lainya. "Tapi pelaksanaan di lapangan tidak sama seperti yang diinginkan Presiden untuk mempercepat pekerjaan yang bersinggungan dengan kesejahteraan Rakyat. Sebagai Pimpinan DPD kami sangat mendukung dan mensuport jika Presiden ingin merombak para Menteri yang dianggap gagal," urainya.

"Terus terang, baru kali ini saya melihat presiden marah. Saya pikir ini bukan settingan," timpalnya.

Terlebih lagi kata Sultan, selain lamban, beberapa Kementerian ia anggap tidak serius bekerja. Budaya ABS alias asal bapak senang masih membudaya. "Untungnya pak Jokowi tidak asal saja menerima laporan. Buktinya dalam rapat tersebut beliau juga menginstruksikan supaya belanja-belanja di kementerian terus digenjot. Karena menurut pak Presiden semua yang dilaporkan menterinya masih biasa-biasa saja dan diminta segera dibelajankan secepatnya," tukasnya.

Bahkan Ia menduga, ada sebagian Menteri Jokowi yang memiliki loyalitas ganda. Selain loyal ke Presiden ada juga yang loyal untuk kepentingan Parpol dan kelompok-kelompok tertentu. "Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan spatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara," urainya.

Apa yang dikatakan Presiden Jokowi, menurut Mantan Gubernur Bengkulu Ini, harus cepat direspon dan dikerjakan para Menteri yang saat ini sedang menjabat.

"Jadi, semakin cepat uang beredar di tengah masyakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat," tukasnya.

Apalagi lanjutnya, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah menganggarkan sebesar R 686,2 triliun, dengan rincian bidang Kesehatan Rp 87,55 T, Perlindungan Sosial Rp 203,90 T, UMKM Rp 123,46 T, Insentif Usaha Rp 120,61 T, Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp106,11 T, dan Pembiayaan Korporasi Rp 44,57 T.

"Jika uang beredar, pengusaha kecil, UMKM bisa kembali bangkit. Jangan sampai hanya terbentur aturan, para Menteri malah takut membelanjakan uang. Jangan sampai krisis 98 terulang. Kita semua harus punya sense of crisis," tandasnya.

Terakhir, Sultan Najamudin juga mengingatkan, siapapun Menteri yang merasa belum mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, diharapkan dengan sendirinya untuk mundur. "Sebaiknya Gentle. Jangan nunggu di reshuffle, mending mundur saja," pungkasnya.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77