Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
16 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
21 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
Peristiwa
20 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
4
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
20 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
5
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Politik
20 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
6
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
20 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Home  /  Berita  /  Politik

PPP Usulkan Klausul Koperasi Syariah dalam Pembahasan Omnibus Law Ciptaker

PPP Usulkan Klausul Koperasi Syariah dalam Pembahasan Omnibus Law Ciptaker
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi dan Anggota DPR RI, Syamsurizal usai menerima DPRD Pamekasan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Selasa, 30 Juni 2020 18:22 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Syamsurizal mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai yang menyalurkan aspirasi umat Islam mengusulkan untuk dibuat klausul Koperasi Syariah dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini dibahas dalam Badan Legislasi DPR.

"Jika saat ini ada bank syariah dan bank konvensional, maka kami kira penting juga dibuat koperasi syariah. Hal ini menjadi wajar mengingat kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap konsep syariah terus mengalami peningkatan. Sehingga perlu diatur konsep syariah sebagai respon positif terhadap keinginan masyarakat dewasa ini," ujar Syamsurizal, Selasa (30/6/2020).

Ia menambahkan, konsekuensi dari koperasi syariah ini nantinya akan banyak membutuhkan para ulama yang ada dalam dewan syari'ah nasional untuk memberikan masukan sekaligus terlibat aktif dalam mekanisme kesyariahan di koperasi.

"Selain konsep Syariah dalam Koperasi, PPP juga mengusulkan Lembaga penjamin pinjaman Keuangan Koperasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan simpanan bagi anggota koperasi," tandasnya.

Ia menyebutkan, selama ini banyak koperasi yang tidak berjalan dengan baik bahkan modal awal usahanya habis diakibatkan karena sistem menejemen kuangannya belum ada yang menjamin.

"Sehingga ke depan diperlukan sebuah lembaga yang bisa memberikan jaminan serta mengawasi keuangan koperasi," pungkasnya.***


wwwwww