KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis

JAKARTA - PT KAI (Persero) disebut membutuhkan dana talangan sebesar 1,25 triliun rupiah untuk membayar gaji karyawannya, sementara total rencana pemerintah memberikan dana talangan kepada PT KAI sebesar 3,5 triliun rupiah.

Terkait hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad mendorong agar PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat mengoptimalkan potensi-potensi bisnis yang ada sebagai sebuah terobosan bisnis perkeretaapian.

"Dari mulai di Jakarta sampai seluruh pinggir-pinggir rel kereta api itu, saya juga nggak ngerti banyak tanah KAI yang dipergunakan oleh masyarakat. Itu harus bisa menjadi income juga buat KAI. Ini kalau dikelola, sangat banyak yang saya lihat berpotensi menjadi income buat KAI," kata Daeng mencontohkan.

Hal tersebut disampaikan Daeng dalam rapat antara Komisi VI dengan Direksi PT KAI (Persero) membahas rencana kerja dan bisnis PT. KAI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Ia tak menampik jika dalam kondisi Covid-19 saat ini, banyak perusahaan termasuk PT KAI mengalami dampak yang serius. Tapi menurut Daeng, esensi dana talangan adalah perbaikan kinerja pada KAI meski didera pandemi.

Sekedar informasi, saat ini PT KAI memiliki sedikitnya 7 anak perusahaan dan joint venture.***