Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Demo terkait Covid-19 di Jerman Memakan Korban
Peristiwa
16 jam yang lalu
Demo terkait Covid-19 di Jerman Memakan Korban
2
AS Borong 300 Juta Dosis Vaksin Covid-19
Internasional
15 jam yang lalu
AS Borong 300 Juta Dosis Vaksin Covid-19
3
Buntut dari Bertambahnya Jumlah Tenaga Medis RSUD AWS Positif Covid-19
Kesehatan
14 jam yang lalu
Buntut dari Bertambahnya Jumlah Tenaga Medis RSUD AWS Positif Covid-19
4
Aturan MA, Korupsi di Atas Rp100 Miliar bisa Dipidana Seumur Hidup
Hukum
15 jam yang lalu
Aturan MA, Korupsi di Atas Rp100 Miliar bisa Dipidana Seumur Hidup
5
Heboh Daging Kurban Bergerak Sendiri, Begini Penjelasan Direktur Halal Research Center UGM
GoNews Group
12 jam yang lalu
Heboh Daging Kurban Bergerak Sendiri, Begini Penjelasan Direktur Halal Research Center UGM
6
Bikin Video Prank Daging Kurban Isi Sampah, 2 Warga Palembang Diancam Hukuman 10 Tahun Penjara
Peristiwa
5 jam yang lalu
Bikin Video Prank Daging Kurban Isi Sampah, 2 Warga Palembang Diancam Hukuman 10 Tahun Penjara
Home  /  Berita  /  DPR RI

DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19

DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI/Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin. (Foto: Ist.)
Jum'at, 10 Juli 2020 09:01 WIB
JAKARTA - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Anetta Komarudin mengatakan, Komisi Keuangan, Perbankan dan Non-Bank (Komisi XI DPR RI) saat ini tengah fokus pada peningkatan pengawasan keuangan dari anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19, dan memastikan pencapaiannya tepat sasaran.

Hal itu dikemukakan Puteri, dalam Webinar Internasional bersama James Wild (anggota Komite Akuntabilitas Parlemen DPR Inggris), Geordin Gwyn Hill-Lewis (Anggota Parlemen Afrika Selatan) dan Inaya Ezzeddine (Anggota Parlemen Lebanon), Kamis (9/7/2020).

Parlemen Indonesia, kata Puteri, fokus pada alternatif pembiayaan ruang fiskal untuk pemulihan dari selain utang.

Selain itu, kata Puteri, dalam hal pengawasan ini, Parlemen juga harus memastikan tidak ada perjanjian atau kartel untuk mengatur harga peralatan kesehatan, dan memastikan kualitas alat kesehatan berstandar WHO dalam pengadaannya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DPR RI, Kesehatan, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww