Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Avanza Mobil 'Sejuta Umat' Dapat Pesaing Baru Honda N7X Concept, Ini Penampakannya
Ekonomi
2 jam yang lalu
Avanza Mobil Sejuta Umat Dapat Pesaing Baru Honda N7X Concept, Ini Penampakannya
2
Jika Ngotot Mau Nyapres, PDIP Minta Ganjar Pindah Partai Lain
Politik
18 jam yang lalu
Jika Ngotot Mau Nyapres, PDIP Minta Ganjar Pindah Partai Lain
3
Markis Kido Meninggal Dunia, Menpora Amali: Selamat Jalan Pahlawan Bulutangkis
Olahraga
19 jam yang lalu
Markis Kido Meninggal Dunia, Menpora Amali: Selamat Jalan Pahlawan Bulutangkis
4
Kaka Slank Ajak Masyarakat Tak Takut Vaksinasi, Netizen: Kayaknya Ngincar Komisaris Nih!
Peristiwa
19 jam yang lalu
Kaka Slank Ajak Masyarakat Tak Takut Vaksinasi, Netizen: Kayaknya Ngincar Komisaris Nih!
5
Rizal Falconi Persembahkan Gelar Juara Buat Keluarga
Olahraga
19 jam yang lalu
Rizal Falconi Persembahkan Gelar Juara Buat Keluarga
6
Viral HP Dibegal saat Pemiliknya Live IG, Pelaku Tak Sadar Wajahnya Terekam
Peristiwa
17 jam yang lalu
Viral HP Dibegal saat Pemiliknya Live IG, Pelaku Tak Sadar Wajahnya Terekam
Home  /  Berita  /  DPR RI

Kemnaker bisa 'Jewer' Pengusaha Nakal, Kata Legislator

Kemnaker bisa Jewer Pengusaha Nakal, Kata Legislator
Serikat Pekerja Kidzania (SPK) saat berunjukrasa di depan Gedung Kemnaker RI, Jakarta. (Foto: Zul/GoNews.co)
Rabu, 29 Juli 2020 17:52 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Anggia E. R. menegaskan, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menunaikan hak-hak para pekerja.

"Dan itu dilindungi UU," ujar Anggia melalui sebuah pesan singkat, Rabu (29/7/2020).

Legislator fraksi PKB itu mengatakan, "Kemenaker bisa memanggil para perusahaan yang nakal ini, (untuk, red) dijewer,".

Pernyataan-pernyataan tegas Anggia tersebut, menanggapi unjuk rasa Serikat Pekerja Transjakarta dan Kidzania di Kemnaker, Rabu siang.

Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) menuntut upah lembur 4000an orang pekerja medio 2015-2019 yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Serikat tak menampik bahwa ada 2 orang yang sudah menerima upah lembur pada periode tersebut, tapi fakta bahwa salah satu karyawan di-PHK usai menerima upah lembur itu juga tak bisa diabaikan.

"Dengan alasan menyebarkan dokumen rahasia. Padahal itu dokumen tripartit, bukan rahasia," kata Joko, kordinator aksi SPT.

Sementara Serikat Pekerja Kidzania (SPK) menuntut gaji mereka yang belum sepenuhnya dibayar oleh perusahaan.

"Jadi selama bulan April dan Mei 2020 itu gaji yang dibayarkan cuma 25 persen," kata koordinator aksi SPK, Eko Setiawan.

Kondisi makin parah, lantaran pada bulan Juni-Juli karyawan dirumahkan dan tanpa digaji. "THR juga cuma dibayarkan 50 persen,".

Kabar terakhir menyebut, audiensi dengan pihak Kemnaker berhasil dilakukan usai unjuk rasa. Tapi kuasa hukum SPT dan SPK, Tigor Nainggolan, belum membeberkan apa kesanggupan peran Kemnaker yang disampaikan dalam audiensi tersebut.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Ekonomi
wwwwww