Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Andi Paris Minta Proyek Vaksin masuk Proyek Strategis Nasional
DPR RI
15 jam yang lalu
Andi Paris Minta Proyek Vaksin masuk Proyek Strategis Nasional
2
Reydonnyzar Moenek masih Menjabat Sekjen DPD RI, Yorrys sebut Implikasi Pidana
Politik
18 jam yang lalu
Reydonnyzar Moenek masih Menjabat Sekjen DPD RI, Yorrys sebut Implikasi Pidana
3
Bawa Sabu 5 Kg dan Ribuan Ekstasi, Anggota DPRD dari Golkar Ditangkap BNN, Ternyata Residivis
Peristiwa
23 jam yang lalu
Bawa Sabu 5 Kg dan Ribuan Ekstasi, Anggota DPRD dari Golkar Ditangkap BNN, Ternyata Residivis
4
Sejarah Panjang dan Keberlanjutan Revolusi Mental
DPR RI
17 jam yang lalu
Sejarah Panjang dan Keberlanjutan Revolusi Mental
5
Puluhan Jabatan Fungsional Kemendagri Dilantik
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Puluhan Jabatan Fungsional Kemendagri Dilantik
6
Saat Suami Shalat Subuh ke Masjid, Istri Masukkan Anggota Satpol PP ke Rumah, Begini Akibatnya
Peristiwa
18 jam yang lalu
Saat Suami Shalat Subuh ke Masjid, Istri Masukkan Anggota Satpol PP ke Rumah, Begini Akibatnya
Home  /  Berita  /  DPR RI

Syaifullah Tamliha Tekankan Pentingnya Batasan Akses Data di RUU PDP

Syaifullah Tamliha Tekankan Pentingnya Batasan Akses Data di RUU PDP
Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha (kanan). (Foto: Zul/Gonews.co)
Selasa, 04 Agustus 2020 15:26 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha menyebut, telah banyak data yang bocor sehingga garapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) terbilang terlambat, tapi lebih baik ketimbang tidak ada sama sekali.

"Namun demikian, kita Komisi I dan Pemerintah, harus betul-betul melihat rancangan undang-undang ini dibuat untuk mengantisipasi pesatnya laju ITE. Jangan sampai seperti misalnya banyak di Komisi I itu, rancang undang-undang yang direvisi," kata Syaifullah dalam diskusi 'RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?' yang berlangsung di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Memang, menurut Syaifullah, "kita (negara, red) ini 'sedang dipaksa' untuk mempercepat digitalisasi,".

RUU PDP, kata Syaifullah, harus betul-betul jeli membaca arah perkembangan ITE yang akan datang. "Bagaimana cara orang menjebol, ini harus betul-betul menurut saya harus diantisipasi,".

"Jangan sampai kita bolak-balik merevisi sebuah undang-undang, yang itu memerlukan biaya yang cukup besar," kata Syaifullah.

Syaifullah tak menepis adanya kemungkinan dimana upaya-upaya menjaga data pribadi warga negara menjadi kerja bersama antar negara. Karenanya, kata Syaifullah usai gelaran diskusi, "RUU PDP nanti harus memuat batasan-batasan yang mana data yang bisa diakses oleh mitra baik regional maupun internasional,".

Batasan ini, menurut Syaifullah penting untuk menjaga agar Indonesia dapat berdaulat dalam hal data.

Sebagai pengingat, Pandemi Covid-19 telah membawa Indonesia pada sebuah perjuangan untuk berdaulat dalam hal vaksin. Berdaulat vaksin, adalah dimana Indonesia dapat meneliti virus Covid-19 lokal dan memproduksi vaksinnya untuk kebutuhan lokal.

Fakta saat ini, Indonesia bersama negara-negara G20, WHO, dan GAVI terlibat kerjasama vaksin senilai Rp 64 triliun. Dan Agustus ini, vaksin dari Sinocav China akan diujiklinis di Indonesia. Meskipun, Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi vaksin sendiri.

Persoalan vaksin global, juga diringi dengan isu vaksin berbentuk microchip dari salah satu negara kuat di dunia. Akun YouTube Urban Favor mengulas hal ini dalam video berjudul 'ID 2020, Digital Indentification melalui Vaksinasi'. Video yang diunggah sekira dua bulan lalu itu, telah ditonton sebanyak 25 ribu kali, per hari ini.

Berita yang beredar pekan ini, meski China tengah mengujikliniskan vaksin parbrikan Sinovac di beberapa negara, Amerika juga telah memesan 300 juta dosis vaksin untuk warganya dari perusahaan-perusahaan farmasi.***


wwwwww