Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
22 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
22 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan 'Saya Kafir' dan Anti Islam
Peristiwa
11 jam yang lalu
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan Saya Kafir dan Anti Islam
4
DPR Sampaikan Duka Cita Longsor Tarakan
DPR RI
17 jam yang lalu
DPR Sampaikan Duka Cita Longsor Tarakan
5
10 Santri Ponpes Selamat dan 15 Petugas UPPKB Subah Positif Covid-19
Kesehatan
12 jam yang lalu
10 Santri Ponpes Selamat dan 15 Petugas UPPKB Subah Positif Covid-19
6
Parlemen minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
DPR RI
15 jam yang lalu
Parlemen minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
Home  /  Berita  /  DPR RI

Sidang Tahunan MPR, Puan Maharani Sarankan Produk Hukum Warisan Kolonial harus Diganti

Sidang Tahunan MPR, Puan Maharani Sarankan Produk Hukum Warisan Kolonial harus Diganti
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (GoNews.co)
Jum'at, 14 Agustus 2020 16:20 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sudah saatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia meninggalkan produk-produk hukum warisan zaman kolonial. Indonesia harus segera mengganti produk hukum itu dengan yang orisinil buatan sendiri.

Begitu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

"Sudah saatnya produk-produk hukum warisan zaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sosiologis Bangsa Indonesia," ujar Puan Maharani.

Puan menyatakan, Indonesia yang notabene negara hukum dirasa perlu menghasilkan produk hukum yang mampu mengejawantahkan tujuan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

"Produk hukum yang dihasilkan tetap harus selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofi, UUD 1945 sebagai landasan yuridis, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai konsesnsus bersama, dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis," demikian Puan Maharani.***


wwwwww