Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PBFI Jawa Timur Dapat Pesan dari KASAD
Olahraga
18 jam yang lalu
PBFI Jawa Timur Dapat Pesan dari KASAD
2
Pengamanan Aksi Demo Tolak Ciptaker Diminta Tak Gunakan Peluru Tajam
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Pengamanan Aksi Demo Tolak Ciptaker Diminta Tak Gunakan Peluru Tajam
3
Setahun Periode Kedua Jokowi, Anis: Kinerja bidang Ekonomi belum Memuaskan
DPR RI
20 jam yang lalu
Setahun Periode Kedua Jokowi, Anis: Kinerja bidang Ekonomi belum Memuaskan
4
1.000 UMKM akan Disertakan dalam Pelatihan Digital
Ekonomi
19 jam yang lalu
1.000 UMKM akan Disertakan dalam Pelatihan Digital
5
Polisi Tangkap Penyebar Daring Undangan Kerusuhan Demo Tolak Ciptaker
Hukum
22 jam yang lalu
Polisi Tangkap Penyebar Daring Undangan Kerusuhan Demo Tolak Ciptaker
6
Usai Isolasi Mandiri, Bruno Smith Kembali Ikuti Sesi Latihan
Sepakbola
19 jam yang lalu
Usai Isolasi Mandiri, Bruno Smith Kembali Ikuti Sesi Latihan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Cecar Pemerintah soal Vaksin, Saleh: Ini Masalah Harkat dan Martabat Bangsa

Cecar Pemerintah soal Vaksin, Saleh: Ini Masalah Harkat dan Martabat Bangsa
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saleh Partaonan Daulay. (Gambar: Tangkapan layar)
Kamis, 27 Agustus 2020 14:10 WIB

JAKARTA – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta penjelasan dari pemerintah terkait berbagai hal mengenai vaksin. Ia meminta pemerintah terbuka dan mengedepankan kemandirian Bangsa.

Pertama, Saleh meminta kejelasan apakah kerjasama dengan Sinovac adalah kerjasama G to G antara Indonesia-China, atau hanya B to B antara Sinovac-Bio Farma?

Baca Juga: Bahan Baku Vaksin Sinovac China akan Mulai Dipasok November

Baca Juga: Kata Warga soal Vaksinasi

Ads

Menurut Saleh, jika G to G, maka aspek kemanusiaan akan dikedepankan karena Covid-19 adalah musuh bersama. Sementara jika B to B, maka aspek kapital akan eksis di balik kerjasama ini.

Hal itu Ia sampaikan dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Karena tidak ada Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19, Erick Thohir, pertanyaan itu pun Ia ajukan pada Menteri Kesehatan RI, Terawan.

Baca Juga: Ada Gap di Obat Covid19 Karya Unair

Baca Juga: Vaksinasi: TNI-Polri Mengkoordinasi Kemenkes, Kemendikbud dan PMI

"Rakyat kita ini kan pasar yang bagus. Kalau harga vaksinnya Rp75 ribu x 230 juta orang sudah berapa?" kata Saleh seraya menyebut kisaran harga yang bisa lebih dari Rp75 ribu.

Baca Juga: Anggaran Kesehatan 2021 Rp 160an Triliun, Termasuk untuk Pengadaan Vaksin

Baca Juga: AS Borong 300 Juta Dosis Vaksin Covid19

Kedua, kata Saleh, kenapa pemerintah belum membuat anggaran pengadaan vaksin? Ia mempertanyakan serius hal tersebut dan membandingkan dengan opsi vaksin Sinovac yang diuji klinis di Indonesia.

Ia menuturkan, dalam sebuah kesempatan tampil bersama dengan perwakilan dari Eijkman, terungkap bahwa vaksin impor yang diuji klinis di Bandung itu, "peluang tidak berhasilnya masih kisaran 50 persen,".

Sementara itu, lanjut Saleh, kenapa ketika Universitas Airlangga (Unair) bersama TNI dan BIN memproduksi obat Covid-19, BPOM langsung mengkritisi obat tersebut? Padahal, sudah ada 1600 orang yang sembuh dengan obat itu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, dirinya akan lebih bangga jika vaksin ataupun obat Covid-19 yang digunakan merupakan karya dalam negeri.

"Ini Masalah Harkat dan Martabat Bangsa," tegas Saleh.

Baca Juga: Alasan Indonesia Uji Klinis Vaksin Sinovac dan Peluang Kedaulatan Vaksin

Baca Juga: Segini Anggaran yang Dibutuhkan Eijkman untuk Kembangkan Vaksin

Saleh juga meminta kejelasan, Vaksin mendatang akan berapa kali harus disuntikkan kepada rakyat? 1 kali seumur hidup, 1 kali dalam setahun, atau 2 kali dalam setahun. Kejelasan ini penting karena juga berkaitan dengan anggaran.

" Kalau disuntik berkali-berkali, ini bisnis," tandas Saleh.

Kritik Saleh tak berhenti di persoalan produksi dan pengadaan. Agenda vaksinasinya juga diminta jelas, efektif, dan tak membebani rakyat. Jika vaksinasi dibagi menjadi; sebagian dilakukan oleh pemerintah dan sebagian lainnya adalah vaksinasi mandiri, bagaimana memastikan data pemerintah adalah data yang valid?***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Kesehatan, DPR RI, Nasional, Pemerintahan
wwwwww