Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Andi Paris Minta Proyek Vaksin masuk Proyek Strategis Nasional
DPR RI
15 jam yang lalu
Andi Paris Minta Proyek Vaksin masuk Proyek Strategis Nasional
2
Reydonnyzar Moenek masih Menjabat Sekjen DPD RI, Yorrys sebut Implikasi Pidana
Politik
18 jam yang lalu
Reydonnyzar Moenek masih Menjabat Sekjen DPD RI, Yorrys sebut Implikasi Pidana
3
Bawa Sabu 5 Kg dan Ribuan Ekstasi, Anggota DPRD dari Golkar Ditangkap BNN, Ternyata Residivis
Peristiwa
23 jam yang lalu
Bawa Sabu 5 Kg dan Ribuan Ekstasi, Anggota DPRD dari Golkar Ditangkap BNN, Ternyata Residivis
4
Sejarah Panjang dan Keberlanjutan Revolusi Mental
DPR RI
17 jam yang lalu
Sejarah Panjang dan Keberlanjutan Revolusi Mental
5
Puluhan Jabatan Fungsional Kemendagri Dilantik
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Puluhan Jabatan Fungsional Kemendagri Dilantik
6
Saat Suami Shalat Subuh ke Masjid, Istri Masukkan Anggota Satpol PP ke Rumah, Begini Akibatnya
Peristiwa
18 jam yang lalu
Saat Suami Shalat Subuh ke Masjid, Istri Masukkan Anggota Satpol PP ke Rumah, Begini Akibatnya
Home  /  Berita  /  Olahraga

KONI Pusat Akan Segera Bentuk Satgas Pelatnas

KONI Pusat Akan Segera Bentuk Satgas Pelatnas
Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman
Kamis, 27 Agustus 2020 19:42 WIB
Penulis: Azhari Nasution

JAKARTA - KONI Pusat akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pelatnas Olimpiade Tokyo 2021. Satgas ini akan bertugas untuk mengawasi dan memantau perkembangan seluruh atlet yang sedang menjalani program latihan menuju Olimpiade Tokyo 2021.

"Ya, kita akan segera membentuk Satgas untuk membantu pemerintah dalam mengawasi perkembangan prestasi atlet yang dipersiapkan menuju Olimpiade Tokyo 2021," kata Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Marciano Norman usai menutup Rakernas KONI virtual di Gedung KONI Pusat Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Pembentukan Satgas ini sesuai dengan pasal 23 ayat 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Nomor 95 tahun 2017. Dalam pasal tersebut dijelaskan pengawasan atas program PPON dilakukan oleh Menteri yang pelaksanaanya dibantu KONI Pusat. Sedangkan pengawasan atas penggunaan dana menjadi ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Pembentukan Satgas yang mengawasi atas program PPON Kemenpora itu dilakukan Menpora yang pelaksanaannya dibantu KONI Pusat. Dan, pengawasan atas penggunaan dana PPON merupakan wewenang BPK, Inspektorat, dan BPKP," kata pakar hukum olahraga, Yusup Suparman beberpa waktu lalu.

Sesuai data yang diterima, PPON Kemenpora mengalokasikan anggaran dana pelatnas sebesar Rp221, 9 miliar kepada PB ISSI (Bmx dan Track), PB PABBSI (angkat besi), PB Perbakin (menembak), PB PODSI (dayung dan Kano), PSOI (Selancar Ombak), PB TI (Taekwondo), FPTI (panjat tebing), PB PBSI (bulutangkis), PP PBVSI (voli pantai), PB Pelti (tenis), PP Pertina (tinju), PB PASI (atletik), PB Perpani (panahan), PSSI (sepakbola), dan National Paralympic Committee (NPC) yang menjalankan pelatnas untuk atlet disabilitas.

Pengucuran dana biaya pelatnas hingga Desember 2020, kata Yusuf, memang tidak sepenuhnya dilakukan Kemenpora. Mereka yang menjalani pelatnas mendapatkan 70 persen dari nilai yang ditandatangani. "Sesuai aturan yang berlaku tahap pertama dikucurkan 70 persen dari nilai kesepakatan. Sisanya 30 persen lagi akan dikucurkan setelah ada laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sudah diterima sebelumnya," katanya. ***


wwwwww