Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan 'Saya Kafir' dan Anti Islam
Peristiwa
17 jam yang lalu
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan Saya Kafir dan Anti Islam
2
10 Santri Ponpes Selamat dan 15 Petugas UPPKB Subah Positif Covid-19
Kesehatan
18 jam yang lalu
10 Santri Ponpes Selamat dan 15 Petugas UPPKB Subah Positif Covid-19
3
DPR Sampaikan Duka Cita Longsor Tarakan
DPR RI
22 jam yang lalu
DPR Sampaikan Duka Cita Longsor Tarakan
4
Parlemen minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
DPR RI
21 jam yang lalu
Parlemen minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab
5
Ketua DPR: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh
DPR RI
21 jam yang lalu
Ketua DPR: Kita Bisa Atasi Semua Tantangan dengan SDM Berkarakter dan Tangguh
6
DPD RI Tanggung Jawab Penguatan Otonomi Daerah
Politik
17 jam yang lalu
DPD RI Tanggung Jawab Penguatan Otonomi Daerah
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Ekonom Berharap KPK Bicara soal Celah di Bantuan Non Tunai

Ekonom Berharap KPK Bicara soal Celah di Bantuan Non Tunai
Salah satu bantuan non tunai selama pandemi. (Gambar: Dok. Tangkapan layar)
Senin, 31 Agustus 2020 13:41 WIB

JAKARTA - Kepala Dewan Penasehat Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA), Faisal Basri mengungkapkan, seharusnya pemerintah hanya menetapkan satu jenis bantuan untuk pertahanan konsumsi masyarakat kelas bawah. Dan, tunai.

"Gelontorkan langsung uang ke masyarakat, tapi jangan 8 jenis, (dan, red) tunai saja," kata Faisal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Ia mengatakan, bantuan dalam bentuk tunai relatif bisa menghindari tumpang tindih penerima. Karena, "tidak bisa dobel kan, penerimaannya langsung rekening,".

Lalu kenapa faktanya ada beberapa jenis bantuan yang di antaranya adalah non tunai?. Rupanya, Faisal mengungkapkan, ada margin sekitar 20 persenan dari harga komponen bantuan non tunai, untuk birokrasi yang terlibat.

"Saya berharap KPK juga (bicara soal ini, red), masa hanya sendiri yang bicara," kata Faisal.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Ekonomi
wwwwww