Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
20 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
2
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
20 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
20 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
20 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
20 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
21 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  Politik

Catatan Komisi III, MA Belum Pernah Menangkan Rakyat Dalam Setiap Sengketa Lahan

Catatan Komisi III, MA Belum Pernah Menangkan Rakyat Dalam Setiap Sengketa Lahan
Selasa, 01 September 2020 13:35 WIB
JAKARTA - Banyaknya laporan yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa lahan, perkebunan, hingga konflik agraria yang berurusan dengan pengembang, belum pernah sama sekali memenangkan gugatan masyarakat.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan semua mitra kerja terkait Laporan Pemerintah Pusat APBN Tahun 2019, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

"MA ini banyak banget laporannya khususnya warga masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan, pengembang dan macam-macam. Dari catatan kami, hampir belum ada masyarakat yang bersengketa, rakyat dimenangkan," kata Desmond Mahesa.

Politisi Gerindra ini menyatakan, dari sekian banyak kasus sengketa lahan hingga perkebunan antara masyarakat dengan pihak pengembang acap kali belum terdengar keadilan berpihak kepada masyarakat.

"Padahal Mahkamah Agung menjalankan administrasi pengaturan dan pembiayaan kegiatan adalah uang rakyat," tutur Desmond.

Lebih lanjut, Mantan aktivis '98 itu menegaskan bahwa catatan kritis pada aspek keadilan dalam rangka menghadirkan kepastian hukum yang berpihak kepada rakyat ini harus menjadi perhatian serius MA. Sebab, negara Indonesia adalah negara hukum.

Ini catatan saja agar ke depan keadilan dan kepastian hukum dan keterpihakan hukum terhadap rakyat sesuai dengan negara hukum," pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77