Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bareng PARFI, Ketua MPR Salurkan Bantuan ke Pekerja Seni
MPR RI
20 jam yang lalu
Bareng PARFI, Ketua MPR Salurkan Bantuan ke Pekerja Seni
2
Cegah Generasi Muda Terjebak Ekstremisme, Basarah: Penting Moderasi Beragama
MPR RI
20 jam yang lalu
Cegah Generasi Muda Terjebak Ekstremisme, Basarah: Penting Moderasi Beragama
3
Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah harus Paralel dengan Pemerintah Pusat
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Kebijakan Penanganan Covid-19 di Daerah harus Paralel dengan Pemerintah Pusat
4
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
Peristiwa
12 jam yang lalu
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
5
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
Peristiwa
11 jam yang lalu
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
6
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
Nasional
10 jam yang lalu
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Jawab Legislator, Dukcapil Terbuka pada Revisi UU Adminduk

Jawab Legislator, Dukcapil Terbuka pada Revisi UU Adminduk
Suasana RDP Kemendagri dengan Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rabu, 02 September 2020 13:24 WIB

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, terpusatnya distribusi blanko E-KTP adalah amanat dari Undang-Undang (UU) Adminduk.

Zudan, menegaskan hal tersebut ketika menanggapi Legislator Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aminurrokhman, yang memandang perlunya evaluasi atas sentralisasi distribusi blanko E-KTP. Ketersediaan blanko E-KTP masih ditemui sebagai persoalan.

"Terkait pengadaan adminduk yang terpusat, itu adalah amanat UU Adminduk. Kalau ini dianggap kurang efektif mari kita bersama-sama membahas ini untuk masuk Prolegnas 2021," kata Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Sebagai pengingat, Ditjen Dukcapil mengumumkan pada Selasa (1/9/2020), bahwa selama bulan Maret sampai dengan bulan Juli (2020) total perekaman KTP-el berjumlah 2.277.534 penduduk. Dirjen Zudan memastikan blanko tersedia.

"Jadi tidak boleh lagi masyarakat diberi Suket (Surat keterangan sebagai bukti sudah melakukan perekaman data KTP-el, red.) dengan alasan kekurangan blanko. Saat ini persediaan blangko KTP-el cukup. Makanya saya menargetkan bulan September 2020 ini seluruh PRR dan Suket harus habis dicetak menjadi KTP-el," kata Zudan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Pemerintahan

wwwwww