Terdampak Pandemi, Industri Penerbitan Butuh Dukungan Pemerintah

JAKARTA - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menggali aspirasi mengenai kondisi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif, serta saran dan rekomendasi penguatan ekonomi kreatif, baik di tengah pandemi maupun pasca pandemi Covid-19.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9/2020) dan disiarkan secara langsung via virtual itu, berdasarkan data kehumasan DPR RI turut mengundang, Subiakto (Praktisi Branding), Ketut Rana Wiarcha (Ikatan Arsitek Indonesia), Pimpinan Penerbit Gramedia, Riza Zacharias (Penerbit Syamil Bandung), Anggun Agendari (Desain Komunikasi Visual), Harry Reinaldi (Fotografi/Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia), dan Galiy Rangga (Desain Sepatu GR. Company).

Dalam kesempatan itu Riza menyebut, pandemi telah berdampak-menekan pendapatan industri mereka setidaknya sebanyak 70 persen. Hal itu, lantaran rerata penerbit di Indonesia terhubung dengan toko modern.

"Ketika toko modernnya terdampak, maka secara otomatis penerbitnya juga terdampak," kata Riza.

Tapi, Ia melanjutkan, ada juga penerbit yang sudah memanfaatkan pasar digital. Di masa pandemi, saat anak-anak Indonesia banyak 'di rumah saja', penerbit ini memproduksi buku yang bisa membantu rumah tangga dan para orang tua untuk beraktifitas bersama anak-anak mereka di rumah. Sehingga materi untuk anak, tidak hanya materi pembelajaran daring yang reguler.

"Ini mereka memang relatif mengalami peningkatan," kata Riza.

Ia juga menyebut adanya kebutuhan data yang bisa membantu industri dalam menentukan langkah dan kebijakan bisnis. Sejauh ini, kata dia, tidak ada yang jelas dari pemerintah dan diterima secara merata oleh pelaku industri penerbitan, terkait bagaimana kelangsungan pandemi dan kajian potensi dampaknya pada industri penerbitan.

"Pemerintah yang lebih mengerti secara lebih makro, bagaimana arah pandemi ini ke depan. Saya kira perlu ada semacam informasi Center, seperti layanan pengiriman massal melalui sms misalnya," kata Riza.

Selain itu, harus juga diakui bahwa bagi UMKM, akses kepada pemerintah masih sangat kurang cukup baik, termasuk terkait permodalan.***