Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
18 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
19 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
22 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
4
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
22 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
5
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Peristiwa
23 jam yang lalu
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
6
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
Sepakbola
22 jam yang lalu
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Cegah Klaster Baru Covid-19, Kemendagri Dorong Peserta Pilkada Tandatangani Pakta Integritas

Cegah Klaster Baru Covid-19, Kemendagri Dorong Peserta Pilkada Tandatangani Pakta Integritas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Gambar: Ist.)
Selasa, 08 September 2020 19:06 WIB

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyarankan, agar para bakal pasangan calon (Paslon) beserta pimpinan partai politik (parpol) pengusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 membuat dan menandatangani Pakta Integritas.

Pakta Integritas yang dimaksud Mendagri, "bukan hanya pakta siap menang dan siap kalah seperti yang ada selama ini. Tapi (Pakta Integritas) patuh kepada semua ketentuan peraturan Pilkada, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan patuh kepada protokol Covid-19,".

Hal itu disampaikan Mendagri pada saat memberikan keterangan pers setelah Rapat Terbatas bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu melalui konferensi video pada Selasa, (8/09/2020).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengemukakan, hal tersebut dikemukakan Mendagri lantaran adanya beberapa titik rawan dalam tahapan Pilkada yang tengah berlangsung.

"Di antaranya pada saat penetapan pasangan calon pada 23 September 2020 mendatang. Bagi bakal paslon yang dinyatakan memenuhi syarat, bila tidak diingatkan, akan terbawa euforia sehingga berpotensi menggelar arak-arakan. Sedangkan bagi bakal paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan kecewa dan berpotensi menggelar aksi protes. Untuk itu, Mendagri mengimbau agar tidak boleh terjadi aksi anarkis dan pengumpulan massa,". 

"Mereka (mesti) disalurkan melalui proses hukum, yaitu boleh melakukan gugatan sengketa," ujar Benni Mengutip pernyataan Mendagri Tito.

Dalam kesempatan tersebut, papar Benni, Mendagri juga meminta bantuan media massa untuk menyosialisasikan Peraturan KPU yang berkenaan dengan protokol kesehatan, khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang telah diundangkan pada 1 September 2020 lalu.

"Para kontestan dan masyarakat pemilih diharap benar-benar mendapat informasi dan edukasi yang maksimal untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga pada saat pemungutan suara," jelas Benni dalam sebuah pernyataan resmi.

Bagi setiap daerah, arahan Mendagri Tito, "Perda dan Perkada bisa menjadi dasar dari Satpol PP dan Polri untuk bertindak," atas setiap pelanggaran protokol kesehatan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww