Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
19 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
19 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
23 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
4
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
23 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
5
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
Sepakbola
22 jam yang lalu
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
6
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan 'Saya Kafir' dan Anti Islam
Peristiwa
9 jam yang lalu
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan Saya Kafir dan Anti Islam
Home  /  Berita  /  DPR RI

RUU Ciptaker Kena Semprit Lagi, Kali Ini soal Iklan Rokok dan Miras

RUU Ciptaker Kena Semprit Lagi, Kali Ini soal Iklan Rokok dan Miras
Foto: Ist.
Rabu, 09 September 2020 15:42 WIB

JAKARTA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sukamta menyatakan, perubahan yang dilakukan RUU Cipta Kerja terhadap UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, bertentangan dengan semangat UU Penyiaran itu sendiri.

Khususnya, kata Sukamta, kepada wartawan parlemen, Rabu (9/9/2020), perubahan di RUU Ciptaker itu "bertentangan dengan tujuan penyiaran, yaitu untuk memperkukuh integrase nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia,".

Di antara perubahan yang dimaksud Sukamta, anta lain; dihapusnya sanksi pidana larangan iklan rokok, minuman keras dan zat adiktif; diubahnya perizinan siaran untuk radio dan televisi dari kementerian menjadi pemerintah; menghapus perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutannya; dan menghapus syarat izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran berlangganan.

Terkait penghapusan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutannya, kata Sukamta, pengontrolan terhadap dunia penyiaran akan semakin sulit dilakukan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik, Hukum

wwwwww