HUT BNPP, 4 Menteri akan Bicara di Webinar Pengelolaan Perbatasan

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengungkapkan, pemerintah akan menggelar webinar nasional forum tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan, pada 17 September 2020 bertepatan dengan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-10 BNPP.

Rilis Puspen pada Rabu (16/9/2020) menyebut, pengelolaan perbatasan saat ini membutuhkan peran serta kolaborasi berbagai pihak, berbagai generasi dan profesi dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah terkait kebijakan pengelolaan perbatasan.

BACA JUGA: Keluarga Besar Kemendagri dan BNPP Sampaikan Duka Cita Meninggalnya Sekda DKI

BACA JUGA: Kemendagri Pastikan Renstra 2021 sesuai dengan Visi-Misi Presiden

Bertajuk "Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju", webinar ini akan diikuti kurang lebih 1.000 orang peserta, baik yang hadir secara langsung di Gedung Kemendagri maupun secara virtual melalui aplikasi zoom. Kegiatan ini juga akan disiarkan melalui akun youtube resmi BNPP mulai pukul 09.00 WIB-selesai.

Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro mengatakan, webinar juga dimaksudkan untuk menginformasikan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BACA JUGA: Daerah PKT Butuh Keadilan, Sultan Kejar RUU Kepulauan segera Diketok Palu

BACA JUGA: Pulau Malamber Dikabarkan Dibeli Bupati, Kemendagri akan Tanya Gubernur Sulbar

"Meliputi capaian dan rencana lima tahun ke depan kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," kata Suhajar.

Rencananya, kata Suhajar, empat Menteri akan ambil bagian sebagai Narasumber. "(Ada, red) Pak Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP,  Pak Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, ada Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Pak Menteri Kominfo Johnny G. Plate,".

Adapun para peserta terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga anggota BNPP; Gubernur 15 Provinsi kawasan perbatasan beserta Kepala Bappeda, Kepala Badan/Biro Perbatasan, Karo Humas dari Provinsi Kawasan Perbatasan Negara; Bupati/Walikota di 54 Kabupaten/Kota kawasan perbatasan beserta Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan, Kepala Bapedda, Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kepala Badan/Bagian Perbatasan dan Kepala Bagian Humas; Camat di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara; Pejabat di Lingkungan Kemendagri dan BNPP; Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas); Anggota Institute for Border Studies Millennial Think Tank (IBS-MTT) serta masyarakat pemerhati perbatasan negara.***