Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anggarkan Rp7,9 Miliar untuk Pelatihan, Pemprov Jatim jadi Role Model bagi PMI
Peristiwa
21 jam yang lalu
Anggarkan Rp7,9 Miliar untuk Pelatihan, Pemprov Jatim jadi Role Model bagi PMI
2
Kisah Profesor Matematika yang Meyakini Kebenaran Alquran Setelah Baca Surah Az-Zariyat Ayat 52-53
Umum
19 jam yang lalu
Kisah Profesor Matematika yang Meyakini Kebenaran Alquran Setelah Baca Surah Az-Zariyat Ayat 52-53
3
Siswi SMP Ini Minta Dinikahkan karena Bosan Belajar Daring
Pendidikan
18 jam yang lalu
Siswi SMP Ini Minta Dinikahkan karena Bosan Belajar Daring
4
Syarief Hassan Sebut Deklarasi Papua Merdeka Tindakan Makar
MPR RI
15 jam yang lalu
Syarief Hassan Sebut Deklarasi Papua Merdeka Tindakan Makar
5
Kepincut Teqball, Mantan Pemain Timnas: Ada Kenikmatan dan Keindahan
Olahraga
9 jam yang lalu
Kepincut Teqball, Mantan Pemain Timnas: Ada Kenikmatan dan Keindahan
6
PT Telekomunikasi Indonesia Resmi Ganti Nama
Ekonomi
14 jam yang lalu
PT Telekomunikasi Indonesia Resmi Ganti Nama
Home  /  Berita  /  DPR RI

Rencana Kominfo Blokir Medsos, PKS: Bisa Mengancam Kebebasan Berekspresi

Rencana Kominfo Blokir Medsos, PKS: Bisa Mengancam Kebebasan Berekspresi
Peserta demo tolak Ciptaker di Jakarta, Selasa (20/10/2020), yang menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat dilindungi oleh Undang-Undang. (Gambar: Tangkapan layar video via @warungjurnalis)
Rabu, 21 Oktober 2020 15:26 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sukamta berpandangan, rencana Kominfo RI mengeluarkan peraturan menteri (Permen) untuk memblokir media sosial (Medsos) bisa dipersepsi publik sebagai upaya pembungkaman kebebasan berekpresi.

Toh, menurut Sukamta, tanpa memblokir Medsos, Kominfo punya kewenangan untuk menyatakan mana informasi hoaks dan bukan.

"Ini akan menimbulkan kekhawatiran jika nantinya kebijakan pemblokiran ini dilakukan dengan pertimbangan yang subjektif akan bahayakan kebebasan bereskpresi," kata Sukamta kepada Wartawan Parlemen, Rabu (21/10/2020).

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang rencana penerbitan Permen ini tidak akan efektif berjalan jika tidak dibarengi edukasi secara masif ke masyarakat.

"Saya sepakat dilakukan pemblokiran terhadap media sosial yang menyebarkan fitnah, hoaks, pornografi, tindakan kekerasan, penipuan dan hal-hal lain yang melanggar hukum. Namun yang tidak kalah penting untuk dilakukan saat ini adalah edukasi secara masif kepada masyarakat bagaimana berperilaku positif di media sosial. Pendekatan pemerintah saat ini terlihat ramai di penegakan hukum. Penegakan hukum ini hanya bagian hilir, ini pun kadang terkesan tebang pilih. UU ITE lebih dikenal sebagai UU untuk memidana masyarakat dan tokoh yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah," kata Sukamta.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik
wwwwww