Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
Olahraga
6 jam yang lalu
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
2
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
Pemerintahan
6 jam yang lalu
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
3
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
Hukum
5 jam yang lalu
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
4
Johnny Depp Berencana Beli Kastil Tua Bersejarah di Italia
Umum
5 jam yang lalu
Johnny Depp Berencana Beli Kastil Tua Bersejarah di Italia
5
Ditanya Kemungkinan Rujuk dengan Farhat Abbas, Nia Daniaty Pilih Bungkam
Umum
5 jam yang lalu
Ditanya Kemungkinan Rujuk dengan Farhat Abbas, Nia Daniaty Pilih Bungkam
6
PJ Gubernur Ribka Haluk Buka UKW Perdana Papua Tengah
Umum
5 jam yang lalu
PJ Gubernur Ribka Haluk Buka UKW Perdana Papua Tengah
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Sejarah Utang Dulu dan Sekarang, Anis Ungkap Presiden Soekarno Pernah Abai Bayar Utang

Sejarah Utang Dulu dan Sekarang, Anis Ungkap Presiden Soekarno Pernah Abai Bayar Utang
Anggota Komisi XI DPR RI/Politisi Senior PKS, Anis Byarwati. (foto: dok. istimewa)
Selasa, 03 November 2020 10:50 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati meyatakan, utang warisan memang merupakan fakta sejarah, tapi relevansinya dengan utang masa kini tak bisa serta merta.

"Yang harus kita lihat, utang itu dialokasikan untuk apa saja, dan seberapa besar dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Anis kepada wartawan Parlemen, Selasa (3/11/2020).

Anis juga mengutip sejarah bahwa presiden Soekarno pada masanya memutuskan untuk mengabaikan pembayaran utang warisan Belanda di tahun 1956, "dan saat itu Indonesia sudah melunasi sebagian utang tersebut hingga 82 persen,".

Berdasarkan data APBN edisi Agustus 2020, papar Anis, realisasi pembiayaan utang Indonesia hingga Juli telah mencapai Rp519,22 triliun. Itu terdiri dari penyerapan SBN Rp513,4 triliun, utang luar negeri (ULN) Rp5,17 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp634,9 miliar.

"Angka dalam separuh tahun ini telah melebihi total utang selama tiga tahun sebelumnya," kata Anis.

Anis menjelaskan, dengan realisasi ini posisi utang Indonesia per Juli 2020 telah menyentuh Rp5.434,86 triliun. Utang tersebut terdiri dari SBN Rp4.596,6 triliun, pinjaman Rp10,53 triliun, dan ULN Rp828,07 triliun. Rasio utang terhadap PDB telah naik menjadi 34,53 persen dari sebelumnya 33,63 persen pada Juli 2020. Untuk tahun ini, bunga utang Indonesia telah mencapai Rp338,8 triliun atau setara 17 persen dari APBN 2020. "Angka ini telah melewati batas aman yang direkomendasikan IMF, yakni 10 persen,".

"Yang menjadi masalah tambahan adalah ketika risiko yang besar ini diambil untuk sesuatu yang hasilnya belum terlihat efektif. Upaya meredam dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi dalih pemerintah berutang masih belum menunjukkan hasil maksimal," tambah Anis.

Data juga menunjukkan bahwa penambahan utang Indonesia secara statistik dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2020 (outlook) telah mencapai Rp3.390,72 triliun atau meningkat 129,97 persen hanya dalam waktu enam tahun (2014 sebesar Rp2.608,78 triliun serta Rp5.999,50 triliun pada outlook 2020).

"Data-data ini menunjukkan bahwa sejak terjadinya krisis pada tahun 1997-1998, periode pemerintahan sekarang ini memegang rekor dengan penambahan utang terbanyak," pungkas Anis.

Sebelumnya, pada pembukaan Ekspo Profesi Keuangan secara virtual, Senin (12/10/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan perjalanan panjang pemerintah Indonesia dalam membangun neraca keuangan negara yang sehat. Awalnya, ada warisan utang dari masa penjajahan Belanda US$1,13 miliar atau setara Rp19,14 triliun dengan kurs saat ini. Menkeu mengatakan catatan itu menunjukkan Belanda tidak hanya mewariskan perekonomian yang rusak, melainkan juga beban utang kepada Indonesia. Pernyataan senada disampaikan Kembali saat peringatan Hario Oeang RI ke-74 pada Sabtu (31/10/2020).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/