Mendes PDTT: Melalui SDGs, Desa Peduli Pendidikan Bisa Terwujud

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu SDGs Desa. Pijakan hukum program ini Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dengan ini, kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, prioritas pembangunan agar desa menjadi maju dan tidak ada yang tertinggal dengan diksi-diksi yang disederhanakan jadi SDGs Desa yang jadi arah pembangunan desa.

"Misalnya Desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, desa peduli perempuan, desa peduli pendidikan yang dilakukan oleh desa bersama seluruh jajaran pemerintahan agar terjadi percepatan pembangunan di desa," kata Gus Menteri.

Kemendes PDTT sedang merancang ulang pembangunan desa yang tidak hanya bertumpu pada aspek kewilayahan tapi juga aspek kewargaan.

Mulai tahun 2021, arah pembangunan desa dibuat secara utuh, lengkap, holistik, dan dinarasikan sesederhana mungkin agar siapapun yang memahami dan menjalankan arah pembangunan desa bisa mencerna dengan baik agar bisa lebih merancang arah pembagunan desa seperti yang dicita-citakan.

Salah segmen desa dalam SDGs Desa adalah Desa Peduli Pendidikan. Segmen ini memberi tekanan kepada Desa agar semua anak di wilayah itu harus bisa peroleh pendidikan.

Ketika akses untuk peroleh pendidikan tidak memungkin karena pengaruh kondisi alam, olehnya dibutuhkan kreatiftas desa menolah anggaran agar semua anak usia sekolah bisa peroleh pendidikan.

"Desa harus berkreasi dengan bekerja sama dengan Pemerintah dan Dinas Pendidikan agar dibuatkan Pake A, Paket B hingga Paket C agar peroleh akses pendidikan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Harapannya ke depan, Kemendes PDTT berharap pembangunan desa bertumpu pada dua segmen yaitu Kewilayahan dan Kewargaan yang tertangani dengan seimbang.

"Desa tidak hanya terfokus pada kewilayahan seperti soal infrastruktur desa atau jalan desa tapi tidak dipikirkan segmen kewargaan," pungkasnya.***