Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
8 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
10 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
3
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
Metropolitan
17 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
4
Gibran Tak Penuhi Syarat Wapres Usai Putusan MA, Bola Panas Kini di Tangan Prabowo
Umum
11 jam yang lalu
Gibran Tak Penuhi Syarat Wapres Usai Putusan MA, Bola Panas Kini di Tangan Prabowo
5
KPK Geledah PT Djarum Kudus, Dugaan Manipulasi Cukai Belasan Tahun Rugikan Negara Triliunan
Hukum
13 jam yang lalu
KPK Geledah PT Djarum Kudus, Dugaan Manipulasi Cukai Belasan Tahun Rugikan Negara Triliunan
6
DPRD DKI Dorong Ancol Tingkatkan Daya Saing Lewat Inovasi Wisata
Metropolitan
9 jam yang lalu
DPRD DKI Dorong Ancol Tingkatkan Daya Saing Lewat Inovasi Wisata
Home  /  Berita  /  Beladiri

Pemerintah Libatkan Masyarakat Susun Aturan Turunan Ciptaker melalui Situs Ini...

Pemerintah Libatkan Masyarakat Susun Aturan Turunan Ciptaker melalui Situs Ini...
Beranda situs khusus aturan turunan UU Omnibuslaw Ciptaker. (gambar: tangkapan layar)
Kamis, 19 November 2020 15:15 WIB
JAKARTA - Pemerintah berupaya agar 44 aturan turunan dari UU Omnibuslaw Cipta Kerja (Ciptaker) bisa diunduh publik pada akhir November 2020 di laman resmi dan khusus untuk Ciptaker, uu-ciptakerja.go.id.

"Kami harap pada akhir bulan (November) semuanya sudah bisa diunduh lewat portal kerja oleh masyarakat," kata sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) bid. Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Susiwijono menyebutkan, 44 peraturan pelaksanaan tersebut terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (R-PP) dan empat Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres).

Saat ini, kata Susiwijono, ada 29 R-PP yang sudah bisa diunduh melalui situs tersebut.

"Masyarakat bisa memberikan masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder," kata dia.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Badminton, Nasional, Voli, Beladiri
wwwwww